Semakin Banyak Warga Tionghoa di Tanah Air yang Menduduki Jabatan Politik

admin
Semakin Banyak Warga Tionghoa Di Tanah Air Yang Menduduki Jabatan Politik
Warga etnis Tionghoa memberikan suara mereka di TPS pada putaran final Pilkada Jakarta pada 19 April 2017. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

| MDN – Jika tak ada aral melintang, Kevin Wu, 45 tahun, akan dilantik menjadi anggota Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta pada Oktober untuk pertama kalinya. Ia akan menorehkan sejarah sebagai bagian dari pejabat etnis minoritas Tionghoa yang berhasil melenggang di badan legislatif tersebut.

Wu sendiri dikenal menjadi pendukung setia hak-hak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sejak 2008. Ia turut membantu mendirikan rumah ibadah umat Budha, dan kini ia menjadi seorang pengusaha yang mengadvokasi usaha kecil.

“Jika kita menyaksikan ketidakadilan, kita mempunyai dua pilihan – menerima nasib kita atau berjuang dan berharap akan perubahan. Saya memilih untuk melakukan yang terakhir,” katanya.

Wu mengakui ia terinspirasi oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam mengadvokasi hak-hak warga keturunan Tionghoa. Sebagai presiden keempat, Wahid memang terkenal sebagai tokoh yang aktif dalam memperjuangkan masalah toleransi etnis dan agama. Gus Dur, yang merupakan tokoh utama Nahdlatul Ulama, memiliki keturunan Tionghoa, Arab, dan Jawa.

Seorang tukang becak menunggu pelanggan di dekat spanduk pemilihan calon presiden di Medan, 13 Februari 2024. (Foto: AP)
Seorang tukang becak menunggu pelanggan di dekat spanduk pemilihan calon presiden di Medan, 13 Februari 2024. (Foto: AP)

Pada Februari, pemilihan presiden dan legislatif berhasil digelar.

Menurut sensus terakhir pada 2010, 1,2% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 205 juta, lebih dari 2,8 juta orang adalah beretnis Tionghoa.

Johanes Herlijanto, Ketua Forum Sinologi Indonesia, sebuah kelompok yang berupaya untuk memperkenalkan hubungan Indonesia-China, mengatakan bahwa dalam pemilu kali ini ia melihat lebih banyak nama politisi keturunan Tionghoa yang bersaing untuk mendapatkan 500 kursi di DPR dan juga di DPRD dibandingkan dengan pemilu legislatif 2019.

Herlijanto mengatakan aktivitas politik di kalangan komunitas Tionghoa menguat dalam 26 tahun terakhir, sejak kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan banyak warga keturunan Tionghoa mengalami penindasan. Dia melihat lebih banyak keturunan Tionghoa yang menduduki jabatan publik mulai dari bupati, wali kota, dan anggota dewan.

Herlijanto menjelaskan sebenernya terdapat sejumlah organisasi yang memberikan pendidikan politik kepada warga keturunan Tionghoa di Indonesia sejak akhir 1990-an.

Warga etnis Tionghoa memberikan suara mereka di TPS pada putaran final Pilkada Jakarta pada 19 April 2017. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Warga etnis Tionghoa memberikan suara mereka di TPS pada putaran final Pilkada Jakarta pada 19 April 2017. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

“Hal ini memungkinkan warga keturunan Tionghoa yang sebelumnya merasa tidak nyaman, berkecimpung dalam politik, kini terpilih dan aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai politisi,” ujarnya.

Selama beberapa dekade, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, banyak warga keturunan Tionghoa mengalami diskriminasi, penindasan, dan pembatasan sosial. Mereka dilarang menggunakan nama Tionghoa, menjalankan kepercayaan tradisional, menampilkan budaya Tionghoa, dantidak diakui sebagai WNI secara utuh.

Baru setelah Gus Dur berkuasa pada Oktober 1999, diskriminasi pemerintah terhadap warga keturunan Tionghoa dihapuskan melalui Keputusan Presiden No. 6, yang melindungi hak-hak minoritas.

Pada 2024, Wu bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai tersebut didirikan oleh Grace Natalie, seorang mantan presenter TV nasional keturunan Tionghoa. Grace menyatakan ketertarikannya pada lingkungan kerja partai yang dinamis, mirip dengan “start-up”, dan pendekatan politik yang idealis. Selain itu, Wu juga tercatat sebagai nggota Asosiasi Pengusaha Muda dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

“Saya ingin mendukung industri yang membuka lebih banyak kesempatan kerja, menawarkan program pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan memudahkan proses permohonan izin usaha dan industri,” katanya kepada VOA.

Daniel Johan, yang berusia 52 tahun dan menganut agama Buddha, telah menjabat sebagai legislator selama satu dekade terakhir. Dia akan kembali menjabat sebagai anggota DPR dari PKB untuk masa jabatan lima tahun ketiganya pada Oktober 2024. Daniel menyatakan bahwa Gus Dur, serta tokoh pemimpin PKB lainnya seperti Muhaimin Iskandar, merupakan tokoh yang banyak memberikan inspirasi baginya.

Johan terlibat aktif dalam Asosiasi Klan Tionghoa Indonesia dan mengungkapkan kepada VOA bahwa diperlukan waktu berbulan-bulan untuk bekerja di dalam komunitas agar konstituennya, yang mayoritasnya memeluk agama Islam di Kalimantan Barat, bisa mempercayai dan memilih seorang politisi keturunan Tionghoa.

“Selama periode ini, saya akan fokus membahas isu-isu seputar ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, serta memantau implementasi UU Minerba dengan lebih baik,” katanya.

Seorang etnis Tionghoa memberikan suaranya pdi TPS pada putaran final pemilihan gubernur Jakarta di Jakarta pada 19 April 2017. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Seorang etnis Tionghoa memberikan suaranya pdi TPS pada putaran final pemilihan gubernur Jakarta di Jakarta pada 19 April 2017. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Meskipun aktivitas dan keterlibatan politik meningkat di komunitas keturunan Tionghoa, para politisi dan pemimpin asosiasi Tionghoa di Indonesia masih menyadari bahwa stereotipe masih ada, terutama di daerah pedesaan.

Herlijanto mengatakan bahwa tim kampanye ketiga calon presiden pada Pemilu 2024 mempunyai pendukung warga keturunan Tionghoa, “sehingga melakukan politik identitas yang memecah belah bukanlah strategi politik yang bijaksana.”

Namun, gelombang pasang itu bukan tak mungkin bisa berbalik melawan kelompok etnis dan agama minoritas jika politik identitas yang memecah belah kembali digunakan dalam pemilu mendatang.

Herlijanto mencatat kasus mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal sebagai “Ahok,” yang dihukum dua tahun penjara pada 2017 berdasarkan pasal penistaan agama. Ia dituduh menghina kitab suci Al-Quran saat melakukan kampanye, meski Ahok membantah tudingan tersebut.

“Meskipun radikalisme berdasarkan keyakinan agama, atau penafsiran sempit terhadap nasionalisme, telah memudar dalam beberapa tahun terakhir, kemunculannya kembali mungkin terjadi dan merupakan masalah yang diwaspadai oleh masyarakat Tionghoa. Oleh karena itu, penting bagi warga keturunan Tionghoa untuk bersikap inklusif, memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan, serta menunjukkan bahwa kami membela seluruh rakyat Indonesia,” kata Herlijanto.

I Wayan Suparmin, ketua Perkumpulan Tionghoa Indonesia di Jakarta, mengatakan warga keturunan Tionghoa harus berusaha untuk lebih inklusif terhadap lingkungannya dan lebih memahami bahwa dalam sebuah komunitas, kehidupan setiap orang benar-benar saling terkait.

Gagasan tersebut disetujui Johan, “Ke depan, politisi Tionghoa harus lebih tulus, rendah hati, dan menghindari sikap curang atau skandal. Mayoritas orang dapat merasakan ketulusan dan niat para politisi.” [Red]#VOA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *