TUBAN | MDN – Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, turut serta dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 yang digelar pada Jumat (25/04/2025). Acara nasional ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, dan berlangsung di Balikpapan Sport and Convention Center, Kalimantan Timur.
Meskipun mengikuti upacara secara daring dari 42Rumah Dinasnya, Wabup Tuban menekankan pentingnya peringatan Hari Otoda sebagai refleksi atas perjalanan otonomi daerah di Indonesia selama hampir tiga dekade. Menurutnya, kebijakan ini telah memberikan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah, menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Momentum ini mengingatkan kita untuk terus menjalankan pemerintahan daerah dengan prinsip akuntabilitas dan sesuai regulasi yang berlaku. Pemkab Tuban senantiasa berkomitmen dalam transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan melaporkan berbagai aspek administratif kepada Kemendagri,” ungkapnya.
Di bawah kepemimpinan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky atau yang akrab disapa Mas Lindra, Pemkab Tuban terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Salah satu harapan besar adalah agar Pemkab Tuban kembali meraih Penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha, penghargaan tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan daerah dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Wabup Joko Sarwono juga menekankan bahwa Pemkab Tuban kini tengah menyusun berbagai dokumen penilaian guna memperkuat fondasi otonomi daerah, dengan dukungan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.
“Otonomi daerah yang dijalankan secara efektif akan berimbas langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang solid akan membawa dampak positif terhadap pengembangan SDM, peningkatan mutu layanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda, Wabup Joko menegaskan perlunya konsistensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Semua program harus memiliki dampak yang jelas. Pemerintah harus hadir dan berperan aktif dalam memudahkan kehidupan warga,” pungkasnya. [J2]
