W WARTA

Diduga Fiktif Bantuan BLK Dari Oknum Sekdes Sumengko Serta Oknum Kades Gempolpading Masih Bermasalah

LAMONGAN (MDN) - Dugaan terkait pengadaan bantuan MKN fiktif, balai latihan kerja (BLK) oleh oknum HPN, Sekertaris desa (Sekdes) Sumengko serta oknum Kepala desa (Kades) Gempolpading masih menjadi pertanyaan dan bermasalah.
 

Mulai dari awal terbit tiga kali pemberitaan Media Desa Nusantara (MDN) belum bisa terselesaikan dengan baik dan jelas terkait permasalahan tersebut, hingga kini masih berkembang liar di karenakan oknum terkait permasalaha bantuan ini selalu menghindar dari kejaran awak media.
 
Dari bebagai sumber data yang dapat dikumpulkan MDN, terdapat banyak oknum ikut bermain terkait permasalahan bantuan dari HPN ini, dugaan mulai dari provinsi sampai pusat. Disinyalir bantuan ini fiktif dan sengaja di manfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi salah satunya terkait bantuan BLK ini.
 
Hal itu diketahui dari keterangan dan bukti data sumber yang dapat di percaya YN inisial yang juga menjadi salah satu kurban modus bantuan BLK mengatakan, terkait bantuan apapun dari HPN saya sudah membuktikannya sendiri langsung datang ke kementerian pusat untuk menanyakan terkait bantuan itu soalnya dari saya sendiri sudah masuk uang ke HPN 1,2 miliar.(01/06/2022).
 
YN melanjutkan, Khususnya terkait program BLK ini dari saya sudah menyetor uang rp.120 juta, total uang BLK oknum HPN,  sudah menerima uang sebesar Rp.655.juta Setelah diketahui bermasalah selalu membuat berita acara pengembalian uang BLK itu bermaterai Kepada oknum MKN  ternyata uang itu fiktif rekayasa HPN dan MKN," ungkapnya.
 
Masih keterangan YN, semestinya untuk setiap  satu proposal program biaya BLK hanya 6 juta ternyata HPN meminta 60 juta dan ada yang 70 juta untuk setiap proposalnya, saya di kenakan 60 juta kemarin jadi saya dua BLK di kenakan rp.120 juta setelah saya tanyakan ternyata uang itu fiktif," kata YN
 
YN menambahkan, tapi kalau ini fiktif kenapa ada bukti video, foto surat pernyataan dan berita acara ini kalau  saya tuntut Anda bisa masuk, tolong kalau sudah dikembalikan dari HPN uang saya kembalikan, nada menanyakan kepada oknum MKN (Kades) Gempolpading. Terus saya di cicil Rp.50 juta," ujarnya.
 

Di tempat terpisah MKN Kades Gempolpading saat dikonfirmasi dan dimintai keterangannya terkait masalah dana BLK ini menjawab, “saya dikasih uang 200 juta lalu diminta lagi oleh HPN mengambil uang 100 juta di buat HPN 50 juta dan dikasikan ke Modo 50 juta. Begitu transaksi disaksikan para Kades, Gatot minta 64 juta itu di buat seremonial atau berita acara supaya Bu Nung  mencairkan bulan 11 BLK . Masih ada 36 juta di bawa Yaskun jadi pas uang rp.200 juta, jadi uangnya tidak 655 juta." Pungkas MKN [Kus].