W WARTA

Warga di Lamongan Alamai ‘Panic Buying’ Dengan Malakukan Pebelian Berlebih Terkait Polemik Minyak Goreng

LAMONGAN (MDN) - Dengan adanya kebijakan satu harga minyak goreng di angka Rp. 14 ribu perliter, ternyata belum dapat dirasakan oleh para pedagang pasar tradisional di Lamongan.
 
Sejumlah pedagang masih enggan menurunkan harga minyak goreng lantaran stok yang tersisa merupakan minyak pada kulakan atau pembelian dengan harga Rp20 ribu. Harga itu sebelum dikabarkannya subsidi minyak goreng oleh Kementerian Perdagangan pada Rabu, (19/1/2022).
 
Adanya beberapa dari warga melakukan pembelian berlebih karena dasar kepanikan atau panic buying. Hal itu terlihat dari pembelian minyak goreng secara besar-besaran di ritel modern.
 
Keadaan seperti itu menurut pedagang di Pasar Sidoharjo Lamongan membuat mereka bingung. Satu sisi mereka tidak mau merugi, sisi yang lain mereka tetap harus cepat beradaptasi dengan ancaman rugi besar.
 
“Ndak laku sama sekali. Satu pun nggak laku sejak Rabu kemarin,” ucap salah satu pedagang di Pasar Sidoharjo Lamongan, Sabtu (22/1/2022).
 
“Kita masih pakai harga normal, karena kulakan juga mahal semua itu. Kita kulakan harga Rp40 ribu dalm kemasan 2 liter, sementara di supermarket 28 ribu. Bisa bayangkan rugi berapa kita,” lanjutnya.
 
Permasalahan yang sama juga dikatakan oleh pedagang yang lain di Pasar Sidorharjo Lamongan juga merasakan hal yang sama. Dia khawatir minyak goreng dagangannya tidak laku.
 
“Kebijakan seperti ini sangat merugikan, kita kehilangan pembali. Minyak 2 liter saya kasih harga Rp40 ribu aja ndak mau, katanya di Alfa itu harganya cuma Rp28 ribu,” kata pedanga itu.
 
Ditempat terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan masih belum menemukan formula yang cocok untuk diterapkan pada persoalan ini.
 
“Semoga juknisnya segera dikeluarkan untuk pedagang,” paparnya saat dihubungi.
 
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan menggelontorkan dana sebesarRp 3.6 trilun untuk subsidi minyak selama 6 bulan. Akan tetapi, dana tersebut disalurkan langsung kepada seluruh pelaku industri minyak goreng di Indonesia.
 
Hal itu yang menimbulkan kesenjangan lantaran subsidi baru bisa diterapkan pada toko ritel moden saja. [J2].