W WARTA

Pemkab Mojokerto Rakor Pengendalian Inflasi Bersama KEMENDAGRI

MOJOKERTO (MDN) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan tentang pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bersama Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
 
Rakor yang dipimpin langsung oleh Kemendagri RI, Tito Karnavian, secara virtual ini, juga turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto, Perwakilan Bappenas Rachmi Widiriani selaku Direktur Distribusi dan cadangan Pangan BPN, Dirjen Kemendag, Kasatgas Pangan Polri Whisnu Hermawan Februanto, Kejaksaan Agung, Koorsahli TNI, Dirjen Pertanian Ali Jamal.l, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
 
Sementara, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, pada rapat ini didampingi Asisten perekonomian dan pembangunan Hariono, Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar, serta Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf M. Iqbal Prihanta Yudha, di smart room Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto, pada Senin (28/11) pagi. 
 
Pada momen itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto mengungkapkan, bahwa perkembangan harga 20 komoditas pangan di bulan November tahun 2022 mengalami tren kenaikan atau inflasi.
 
Lanjut Setianto, hal tersebut, disebabkan oleh naiknya permintaan konsumen atau masyarakat pada momen Hari Raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru serta diakibatkan dari dampak kenaikan harga BBM.
 
“Bahan pangan tertinggi yaitu cabai rawit dan cabai merah adalah komoditas harganya yang cukup signifikan di Minggu keempat November 2022,” jelasnya.
 
Selain itu, untuk mengendalikan inflasi, Kemendagri RI, Tito Karnavian menjelaskan, terdapat sembilan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, yakni yang pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Kedua, melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.
 
Keempat, melaksanakan pencadangan gerakan menanam. Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Kedelapan, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi. Dan yang terakhir memberikan bantuan transportasi dari APBD.
 
“Dari sembilan upaya tersebut, terdapat enam upaya yang sifatnya konkret dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu pertama, melaksanakan operasi pasar murah. Kedua, melaksanakan sidak pasar. Ketiga, kerjasama dengan daerah. Keempat, gerakan menanam. Kelima, merealisasikan BTT, dan Keenam, dukungan transportasi dari APBD,” ujarnya.
 
Tito Karnavian, juga mengatakan ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi yakni, jadikan isu prioritas dan sinergitas semua stakeholder, komunikasi publik, Aktifkan TPID, Aktifkan Satgas Pangan, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen.
 
“Serta melaksanakan kerjasama antar daerah, intensifkan jaringan pengaman sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi Umumkan Angka Inflasi hingga Kabupaten/Kota,” jelasnya.
 
Selain itu, terkait upaya penurunan inflasi, Mendagri RI menyampaikan bahwa, sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo pada G20 serta antisipasi akhir tahun  seperti Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, maka diprediksi akan ada kenaikan harga bahan pangan karena naiknya permintaan. Maka Ia berpesan, agar Pemerintah Daerah selalu memonitor angka-angka dan membuat inovasi dan terobosan untuk berkolaborasi dalam penanganan inflasi.
 
“Selain itu, dalam pemanfaatan BTT dan Bansos secara optimal dengan pendampingan dari Kejaksaan, TNI, dan Polri. Serta manfaat lainnya seperti aset-aset dalam mengantisipasi musim hujan yang dapat menghambat proses produksi dan distribusi. Kemudian, para Kepala Daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi anggaran belanja daerah mengingat sudah akhir tahun,” pungkasnya. [Aw/Hms]