KEDIRI (KD) – Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah – Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di wilayah Kabupaten Kediri diharapkan menjawab masalah persoalan sampah dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup, bersinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat serta melibatkan banyak unsur untuk mengatasi masalah sampah, khususnya pada tingkat desa. Diharapkan pengurangan sampah dalam skala desa akan dikelola secara baik melalui TPS 3R sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Pemilihan sampah di TPS 3R yang ada didesa untuk memanfaatkan limbah sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali, selain memberikan nilai ekonomis juga dapat menyerap tenaga kerja.
Tapi berbeda dengan yang terjadi di Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Selesai dibangun pada akhir Tahun 2022 dengan anggaran senilai Rp. 600.000.000,- justru sampai Bulan Oktober 2023 bangunan tersebut mangkrak. TPS 3R yang dibangun di Dusun Ngesong Desa Tiron RT 02 RW 01 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 diduga kurang adanya kesiapan dari pengelola dan dibiarkan begitu saja sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai tempat penjemuran dan pemotongan tembakau.
Sangat disayangkan dengan anggaran sebesar 600 Juta bangunan tersebut mangkrak dan tidak terawat. Dari hasil investigasi Tim Media dilokasi beberapa sisi bangunan seperti kamar mandi sangat kotor, pintunya pun sudah rusak. Diduga pembangunannya yang penting jadi dan mendapat proyek, sehingga setelah bangunan tersebut selesai pengelola diduga tidak siap memanfaatkan TPS 3R. Dari beberapa kasus yang pernah desa sangat antusias pada saat dapat bantuan proyek, berharap bisa dapat untung dari proyek. Dari keterangan warga sekitar pengelola TPS 3R adalah Bu Priyami yang juga Kaur Umum Desa Tiron.
Selanjutnya Tim Media ke Kantor Desa Tiron guna koordinasi dan klarifikasi dengan Priyami mengenai dugaan mangkraknya pembangunan yang telah menelan biaya sebesar 600 Juta tersebut. Priyami menjelaskan dimana lokasi TPS terkena proyek jalan tol sehingga belum dimanfaatkan, Akan tetapi sampai sekarang proyek jalan tol juga belum dilaksanakan, sambil menunggu proses pengerjaan jalan tol sebetulnya TPS 3R bisa dimanfaatkan, karena saying sekali jika dibiarkan mangkrak. Seolah tidak mau disalahkan pengelola juga punya alasan kenapa sampai dengan saat ini TPS 3R belum digunakan.
“Untuk mencari pemanfaat kami masih kesulitan, sudah lebih dari 18 kali kami sosialisasi ke warga, sekali rapat paling Cuma 20 orang yang mau ikut sebagai pemanfaat dan sampai sekarang baru 300 orang. Itupun lokasi terbanyak ada di Bolawen, sedangkan saat ini warga di Bolawen sekarang masih diorat arit adanya proyek jalan tol Kediri Tulungagung yang melewati wilayahnya. Sehingga banyak warga Bolawen yang sudah daftar pindah.” Jelasnya
“Kendala lain, sempat adanya penolakan dari warga sekitar. Mereka menolak karena takut dampak adanya TPS 3R.” Tutupnya
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Priyami kuat dugaan proyek ini terlalu dipaksakan untuk dibangun dan hanya untuk penyerapan APBD. Sedangkan mengenai bangunan tersebut mangkrak Priyami tidak mempermasalahkan bilamana mangkrak karena sudah koordinasi dengan DLH.
“Kalau dikatakan mangkrak ya gak masalah mas, kami sudah koordinasi dengan DLH yang kedua masalah mangkraknya karena kendala armada untuk mengambil sampah dari masyarakat kami Cuma punya satu tossa, sedangkan wilayah kami luas sehingga kalau cuma satu tossa jelas tidak mampu dan tidak selesai. Kami sudah koordinasi dengan DLH, katanya sementara dijalankan dulu. Sedangkan kalau saya paksakan armada dengan satu tossa waktunya habis untuk ambil saja.” Tandas Priyami
“Kenapa kami belum jalan, dengan sementara jumlah anggota yang masih belum maksimal sehingga kalau dipaksakan kasihan nanti petugasnya. Mas nya bisa ikut menghitung kalau petugas kami ada 5 orang dikalikan 50 ribu perhari selama 30 hari kebutuhan kami dalam 1 bulan minimal harus ada uang 7,5 Juta, itupun belum termasuk operasional, akomodasi, listrik dll. Sedangkan anggota kami sementara 300 an orang, untuk tiap rumah kita tarik 15 ribu per bulan, yang terkumpul cuma 4,5 Juta. Jadi untuk membiayai petugas saja kita belum mampu, kalau dipaksakan kasihan petugasnya. Jadi mending kita biarkan saja sampai jumlah anggotanya bisa sesuai dengan kebutuhan.” Tutupnya
Dari keterangan yang disampaikan Priyami selaku pengelola TPS 3R Tiron Bersemi Desa Tiron memang masuk akal dan tidak salah. Diduga Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait tidak melakukan verifikasi yang benar sehingga pembangunan TPS 3R Desa Tiron yang belum siap tetap dilaksanakan. Diduga Pembangunan TPS 3R yang telah dibiayai dari APBD sebesar 600 Juta ada oknum yang sengaja mencari keuntungan sendiri. [Yud]
