PEMALANG ( MDN ) – Pungutan berdalih sumbangan sukarela dari orang tua siswa oleh pihak sekolah SMP Negeri 2 Bantarbolang dirasa sangat memberatkan, pasalnya sumbangan tersebut dipatok sebesar enam ratus ribu rupiah untuk setiap siswa-siswi.
Menindaklanjuti informasi terkait keluh kesah orang tua siswa yang enggan disebut namanya mengatakan kepada Tim media bahwa, ” Sebenarnya saya merasa keberatan dengan sumbangan tersebut akan tetapi saya malu untuk menyampaikan pada forum musyawarah waktu itu, ” kata orang tua siswa.
” Dan setahu saya katanya sekolah gratis, tidak ada sumbangan atau pembayaran apapun kayak berita berita di TV ataupun berita – berita online, ” Tegas orang tua siswa tersebut.
Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, Tim Media sebagai control sosial mencoba mendatangi SMP Negeri 2 Bantarbolang pada selasa (9/1/2024) guna mengklarifikasi dan konfirmasi aduan tersebut, dan bertemu Humas SMP Negeri 2 dikarenakan kepala sekolah belum ada penggantinya atau masih kosong.
Selanjutnya Humas menyarankan Tim media untuk bertemu ketua komite Darsono, S. Pd. Yang notabene seorang ASN aktif sebagai Pengawas pada KWK dan ketua koperasi guru Bantarbolang.
Saat ditemui Tim media ketua komite SMP Negeri 2 menjawab ” Memang benar ada sumbangan dan saya sudah mempelajari terkait Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah dan tidak ada yang menyalahi aturan, ” Tegas Darsono.
” Sumbangan tersebut sudah dimusyawarahkan dan tidak ada yang keberatan, tidak memaksa dan tidak ada paksaan, ” Tambah ketua komite.
Penggunaan dana sumbangan digunakan untuk pengecoran beton sisi badan jalan didepan sekolah dan rencana pelebaran musholla.
Estimasi pengumpulan sumbangan sebesar 132.000.000 dari jumlah siswa kelas VII sebanyak 220 siswa-siswi dikali 600 ribu.
Hal ini sangat mengganggu psikologi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar disekolah.
Dengan dalih tidak memaksa atau tidak ada paksaan, namun ketika seorang siswa/siswi tidak bisa membayar sumbangan tersebut tetap ada suatu tekanan psikologis.
Dalam hal inilah mengapa menjadi perhatian penting bagi satuan Pendidikan apabila akan melakukan pungutan ataupun sumbangan. Disaat kondisi ekonomi masyarakat sedang memprihatinkan.
Dan jangan sampai bertolak belakang ataupun kontra produktif pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan Program-program pemerintah seperti, Pendidikan Gratis, Pengentasan ATS, Pendidikan wajib 12 tahun, meningkatkan SDM unggul agar IPM bisa naik bagi anak-anak khususnya di kabupaten Pemalang. [SIS]
