Manuver pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul rival politiknya, dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan akan berpotensi membentuk koalisi gemuk tanpa pengawasan, sehingga dinilai berpotensi merusak demokrasi.
JAKARTA ( MDN) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberi sinyal bahwa tim pasangan nomor urut 2 – yang kini merupakan presiden dan wakil presiden terpilih – akan membentuk koalisi gemuk untuk mengawal pemerintahan ke depan. Koalisi gemuk itu akan beranggotakan Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik pendukung rival Prabowo dalam pemilihan presiden 2024.Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura kepada VOA, Minggu (31/3) mengatakan koalisi gemuk yang akan dibangun Prabowo Subianto itu tampaknya merupakan bagian dari upaya untuk meredam keseimbangan kekuasaan. Menurutnya, tradisi politik di Indonesia adalah selalu berusaha untuk merangkul kelompok-kelompok penyeimbang agar fungsi kontrol dan pengawasan menjadi lemah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo saat ini.
“Saya pikir ini menjadi tidak sehat untuk demokrasi kita. Kenapa? Karena pemerintah itu berjalan di satu arah, tanpa kontrol. Padahal desain konstitusi kita itu meletakkan fungsi pengawasan di parlemenDi parlemen itu representasinya adalah partai politik. Partai politik yang seperti apa? Ya, partai politik yang tidak terlibat di dalam pemerintahan,” katanya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi mirip seperti Presiden Soeharto yang ketika berkuasa selama 32 tahun kerap menekan oposisi, baik di formal di parlemen atau non-formal.
“Bukan saja ideal, tapi secara moral kayak PKS, PKB, dan Nasdem memang sudah harus berada di luar (pemerintahan). Karena mereka mengusung perubahan, artinya berbeda dengan Pak Prabowo yang menginginkan kelanjutan,” ujar Ray.
Ray berharap ketiga partai tersebut, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat harus berkomitmen untuk berada di luar pemerintahan karena sudah menyatakan berbeda dengan Prabowo.
Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), lanjutnya, masih mungkin masuk dalam pemerintahan karena tidak pernah menyatakan berbeda dengan Prabowo.
Menurutnya Prabowo tidak ingin membuang-buang waktu, sehingga Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih bergerak cepat merangkul semua partai politik. Tujuannya agar Prabowo-Gibran bisa langsung merealisasi program kerjanya setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang. [Red]#VOA
