NGAWI | MDN – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngawi melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Ngawi di Notosuman Convention Hall pada Jumat (26/07/2024).
Kegiatan dibuka langsung oleh ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi, Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko. Dalam sambutannya, ketua Bawaslu menyampaikan penguatan kapasitas SDM sangat penting dilakukan, terutama terkait wilayah kerja, serta tugas dan fungsi Panwaslu Kecamatan dalam pemilu, terlebih Pemilu serentak 2024.
“Penguatan kapasitas SDM sangat penting agar dapat memperkuat tugas dan fungsi kita,” tegas Pradana sapaan akrabnya.
Beberapa aspek penting dalam penguatan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan meliputi :
1. Peningkatan pemahaman regulasi : Dimana
Panwaslu Kecamatan perlu memiliki pemahaman pemahaman mendalam tentang peraturan dan undang-undang terkait Pemilihan 2024. Karenanya, pelatihan intensif mengenai regulasi terbaru sangat diperlukan.
2. Pengembangan keterampilan pengawasan : Meliputi Kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti pelanggaran Pemilihan harus terus ditingkatkan melalui simulasi dan studi kasus.
3. Penguasaan teknologi informasi : Dengan semakin pentingnya peran teknologi dalam Pemilihan, Panwaslu Kecamatan harus mahir menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi pengawasan Pemilu.
4. Penguatan integritas dan etika :
Penanaman nilai-nilai integritas dan etika pengawasan menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan tugas Panwaslu.
5. Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi.
“Panwaslu Kecamatan harus mampu berkoordinasi efektif dengan berbagai pihak terkait dan mengkomunikasikan temuan pengawasan dengan baik,” jelas lebih lanjut.
Dengan penguatan kapasitas SDM yang tepat, Panwaslu Kecamatan diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan Pemilihan 2024 secara efektif, sehingga mendukung terwujudnya pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.
“Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024,” tegasnya.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu Tim Pemeriksa Daerah Penyelenggara Pemilu Propinsi Jawa Timur, Dr Sri Setyadji SH, M.Hum, yang banyak memberikan materi terkait dengan Kode etik dan relevansi pakta integritas penyelenggara pemilu. [Don]
