Kunjungan Kerja Perdana Wapres Gibran ke Ngawi: Tinjau Benteng Pendem dan Bagikan Kaos

admin
Gibran Bagi Kaos, Warga Ngawi Rela Berdesakan Dan Berebutan

NGAWI | MDN – Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabumi Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngawi pada Minggu (03/11/2024) pagi. Kunjungan kerja perdana ini bertujuan untuk melihat bangunan Benteng Pendem Van Den Bosch yang telah direstorasi tahun lalu. Kedatangan Gibran merupakan tindak lanjut dari proses peresmian yang pernah dijanjikan oleh mantan presiden Joko Widodo.

Gibran Bagi Kaos, Warga Ngawi Rela Berdesakan Dan Berebutan 2Kedatangan Gibran disambut antusias oleh warga Ngawi yang berbondong-bondong datang untuk melihat dan berjabat tangan dengan putra sulung Jokowi tersebut. Mas Gibran, sapaan akrab mantan walikota Solo itu, dengan sabar menyalami warga dan melayani permintaan foto selfie.

Selain itu, Gibran juga membagikan kaos, tas sekolah, buku, susu, dan sembako. Dengan dipandu petugas, rombongan Gibran dan anak-anak sekolah melihat tiap ruangan benteng yang penuh dengan sejarah.

Usai meninjau Benteng Pendem, Gibran menyapa masyarakat yang sudah menunggu di sepanjang jalan. Selanjutnya, Gibran juga membagikan kaos bergambar Prabowo – Gibran kepada sejumlah warga. Kondisi ini membuat warga menyerbu rombongan Wakil Presiden yang berhenti di pinggir jalan untuk membagikan kaos. Pasukan pengamanan presiden langsung siaga melakukan penjagaan ekstra ketat.

Gibran Bagi Kaos, Warga Ngawi Rela Berdesakan Dan Berebutan 3Menurut Pj Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, kedatangan wapres ke Ngawi adalah untuk menindaklanjuti peresmian Benteng Pendem. “Mas Gibran ini melanjutkan yang sudah pernah dikunjungi dan diperintahkan oleh pak presiden dulu. Beliau ingin fokus pada bangunan bersejarah seperti di Solo. Tadi beliau tanya sejak kapan mulai dibuka untuk masyarakat, dan berapa harga tiketnya. Kalau untuk harga tiket 10 ribu termasuk masih terjangkau kata mas Gibran,” jelas Adi Karyono.

Terkait proses hibah atau tukar guling, Adi Karyono menyebut bagian PUPR dan Protokol sudah bermohon ke kementerian keamanan TNI. “Ini masih kita diskusikan di Pangdam mungkin terkait berita acara dan penggantian aset milik TNI. Untuk ke depannya, pemeliharaan bisa dialokasikan dari APBD tapi masih proses ya,” pungkasnya. [Don]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *