DPP Gempar NKRI Demo di Mabes Polri: Tuntut Tuntaskan Kasus Korupsi Lampu Jalan Maros

JAKARTA | MDN –Aktivis dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (DPP Gempar Nkri) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, menuntut percepatan penyelesaian kasus dugaan korupsi proyek lampu jalan di Kabupaten Maros.

Dalam orasinya, Gawi, perwakilan dari DPP Gempar Nkri, menyatakan bahwa kasus ini telah berlangsung sejak 2013 tanpa ada kepastian hukum yang jelas.

Kasus ini melibatkan sejumlah nama penting, termasuk mantan Bupati Maros, Hatta Rahman, dan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Maros, Rahmat Bustar, yang telah berstatus tersangka. Surat penetapan tersangka terhadap mereka yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri pada 23 Juni 2015 bahkan sempat bocor ke publik. Penyidik Bareskrim telah beberapa kali melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen terkait kasus ini.

Proyek lampu jalan tersebut menggunakan dana APBD Maros tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 1,452 miliar. Pencairan anggaran diduga dilakukan dengan menyalahi prosedur, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 3 atau Pasal 6 UU TPPU, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Dalam aksi tersebut, DPP Gempar Nkri menyuarakan tuntutan Aliansi Masyarakat Maros untuk Keadilan (AMUK), yang meliputi:

1. Mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini dan mempercepat penyelidikan tanpa penundaan lebih lanjut.
2. Meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
3. Menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat negara.
4. Menekankan bahwa penyelesaian kasus ini akan menjadi langkah penting dalam pemberantasan korupsi di Maros.
5. Mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus jika Polri tidak mampu menyelesaikannya dalam waktu yang wajar.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan keadilan yang ditegakkan. Mabes Polri diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan profesional, integritas, dan dedikasi untuk kepentingan rakyat,” ujar Askari UT, Ketua DPP Gempar Nkri.

Aksi ini juga menyerukan agar kepolisian dan pemerintah lebih serius dalam menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat, khususnya yang terkait dengan fasilitas publik.