SIDOARJO | MDN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, mengadakan evaluasi implementasi program Smart City Tahap 2 tahun 2024. Acara tersebut bertujuan untuk menilai pengembangan program Smart City yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan capaian di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, menekankan pentingnya kolaborasi Hexahelix dalam pengembangan Smart City, yang melibatkan enam unsur: pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat, swasta, dan media massa. Menurutnya, sinergi yang solid di antara keenam unsur ini akan mempercepat implementasi layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan inovatif.
“Sinergi yang solid akan mempercepat implementasi layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan inovatif,” kata Fenny saat membuka acara Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahap 2 di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (12/11/2024).
Fenny juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi canggih dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi tantangan perkembangan digital di masa depan. Ia mencatat bahwa 75 persen program Smart City sudah berjalan, yang mencakup 17 program prioritas Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Noer Rochmawati, berharap bahwa evaluasi yang dilakukan dapat menjadi panduan bagi OPD dalam menyesuaikan strategi dan program kerja terkait Smart City.
“Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan semua sektor bekerja sesuai dengan visi dan misi Smart City, yaitu menciptakan Sidoarjo sebagai kota cerdas yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan,” tutur Noer.
Ia juga menambahkan bahwa evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan peningkatan, sehingga setiap OPD dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis digital yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Penilaian tersebut melibatkan asesor dari berbagai akademisi dan pemerintah pusat, antara lain:
- Hafni Septiana, Praktisi IKTII
- Arman Kurniawan, Kemenpan RB
- Agus Tri Cahyono, Praktisi IAP
- Dyah Mutiarin, Akademisi UMY
- Wikan Danar Sunindyo, Akademisi ITB
