LAMONGAN | MDN – Dalam sebuah pernyataan yang menuai kontroversi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyebut wartawan dan organisasi masyarakat sipil (LSM) sebagai “pengganggu desa.” Pernyataan ini muncul dalam konteks pembahasan mengenai isu penyalahgunaan dana desa yang melibatkan sejumlah pihak, yang diduga telah merugikan masyarakat di desa-desa.
Reaksi negatif langsung mengalir dari kalangan jurnalis dan aktivis. Banyak yang menganggap pernyataan tersebut menandakan kurangnya penghargaan terhadap peran media dan LSM dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas administrasi desa. Aktivis, dalam pernyataan bersama, menyatakan bahwa kritik terhadap media dan LSM hanya akan memperburuk situasi, mengingat kedua entitas ini memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat desa.
Meski demikian, Menteri Desa juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan media massa untuk meningkatkan kondisi desa. “Kita perlu bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam konferensi pers setelah pernyataan kontroversialnya.
Dengan kondisi ini, analisis dan diskusi lebih lanjut tentang pengelolaan dana desa dan peran media serta LSM akan sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat di tingkat desa. Respon dari komunitas jurnalistik dan LSM masih ditunggu untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dan diperhatikan. [Red]
