Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina di Gaza secara massal ke negara-negara tetangga.
Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Rolliansyah Soemirat, Rabu (5/2) menegaskan Indonesia menolak tegas berbagai upaya untuk merelokasi secara paksa warga Palestina atau mengubah komposisi demofrafis wilayah pendudukan Palestina.
Tindakan itu, lanjutnya, akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
“Indonesia dalam hal ini kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik yaitu pendudukan ilegal dan berkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina,” tegas Roy, begitu biasa Rolliansyah Soemirat disapa.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo menjelaskan usulan Trump tersebut kontraproduktif terhadap ide solusi dua negara yang selama ini digadang-gadang oleh Amerika. Dia menekankan gagasan merelokasi warga Gaza ke negara lain tidak akan menyelesaikan masalah.
“Saya rasa tetap diprioritaskan mencari wilayah-wilayah yang sekiranya masih bisa ditinggali (di Gaza) yang sifatnya sementara. Kalau memang Gaza benar-benar sudah tidak ada tempat yang layak ditempati sementara, tentu adanya aturan yang memberikan jaminan hal untuk kembali buat orang-orang (Gaza) yang sementara mengungsi ini,” ujarnya.
Agung menyatakan relokasi warga Gaza ke negara lain tidak dibutuhkan jika proses rekonstruksi dilakukan secara bertahap, misalnya di wilayah Utara Gaza lebih dulu. Sehingga wilayah lainnya di Gaza bisa dijadikan lokasi pengungsian sementara.
“Ternyata ini nyambung dengan kondisi sekarang. Kenapa Trump akhirnya membuka wacana itu? Kelihatannya operasi militer besar-besaran melawan Hamas akan terus berlanjut. Karena kalau masih banyak warga (sipil), dampak kepada (warga) sipil akan besar. Kelihatannya Trump mencoba untuk mengurangi warga Gaza supaya mereka dengan mudah melacak dan mencari pasukan Hamas,” katanya.
Menurut Hasbi, rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza menunjukkan dia berada di posisi mendukung Israel. Dia menyebutkan ide Trump untuk mengosongkan Gaza sama seperti keinginan Israel sebelumnya agar bisa menguasai wilayah seluas 365 kilometer persegi tersebut.
Hamas melalui pernyataan tertulis mengecam keras pernyataan Trump.
”Kami menolak pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa warga Jalur Gaza tidak mempunyai pilihan selain pergi, dan kami menganggap (pernyataan) itu resep untuk menciptakan “kekacauan dan ketegangan di kawasan,” sebut Hamas.
Pemerintah Arab Saudi juga menolak segala upaya memindahkan rakyat Palestina dari tanah mereka. Riyadh juga menegaskan tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa ada upaya mendirikan negara Palestina. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Jordania Abdullah II telah mengeluarkan pernyataan menolak usulan Trump tersebut.
Mesir, Jordania dan negara-negara mitra Amerika di Timur Tengah telah memperingatkan Trump bahwa relokasi warga Palestina dari Gaza akan mengancam stabiitas Timur Tengah dan bisa memperluas konflik di kawasan.
Dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Trump juga menyatakan ingin mengambil alih Jalur Gaza dan membangun kembali enklave itu setelah warga Gaza dipindahkan keluar. Trump juga mengatakan dirinya tidak mengesampingkan kemungkinan pengerahan tentara AS guna mendukung rekonstruksi Jalur Gaza. [Red]#VOA
