BOJONEGORO | MDN – Polemik anggaran kembali menyelimuti Kabupaten Bojonegoro, kali ini terkait rencana pengadaan mobil dinas baru yang menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan pejabat lokal. Bupati Setyo Wahono menolak tegas alokasi anggaran ini, berargumen bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk program-program yang lebih langsung bermanfaat bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi.
Namun, ada sudut pandang lain yang perlu diperhatikan. Para anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, meskipun mendapat kritik, tetap berpegang pada alasan mereka untuk mendukung pengadaan mobil tersebut. Sahudi, Wakil Ketua DPRD, menyatakan bahwa mobil dinas yang ada saat ini sudah tidak layak digunakan dan tidak lagi memenuhi standar keamanan serta kenyamanan yang diperlukan untuk melayani masyarakat.
“Setiap kali kita melakukan kunjungan kerja, kami menghadapi banyak kendala dengan kendaraan yang ada. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dan untuk itu, kendaraan yang representatif sangat penting,” ujar Sahudi. Dia menekankan bahwa pilihan untuk menggunakan kendaraan seperti Innova Zenix sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dan akan membantu anggota DPRD menjalankan tugas mereka secara lebih efektif.
Kendati Bupati Wahono mendapat pujian dari masyarakat yang menghargai keberpihakannya pada rakyat kecil, tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa keputusan menolak pengadaan mobil dinas baru justru dapat menghambat kinerja lembaga legislatif. Beberapa kalangan menyoroti pentingnya reputasi dan kemampuan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas yang membutuhkan mobilitas. Tanpa sarana transportasi yang memadai, dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu.
Perdebatan ini memicu pertanyaan: Apakah bupati sudah mempertimbangkan sepenuhnya semua aspek dalam keputusan ini? Masyarakat juga mengharapkan agar para pemimpin mereka saling berdiskusi dan menemukan solusi yang lebih baik. “Kami ingin pemerintah berkolaborasi, bukan berkonflik. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara efisiensi pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Maria, seorang aktivis lokal.
Sementara itu, pengamat politik, Nur Seno, menyatakan bahwa perdebatan ini mencerminkan dinamika yang sehat dalam pemerintahan daerah. “Sikap berbeda antara bupati dan DPRD adalah hal wajar dalam sistem demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana mereka mampu berkomunikasi dan menyampaikan kepentingan publik dengan baik,” pungkasnya.
Polemik ini kemungkinan akan terus berlanjut, dan menjadi tantangan bagi kedua pihak. Baik bupati maupun anggota DPRD diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga kepercayaan publik tidak terganggu.
Bagaimana jalan keluar dari situasi ini akan segera terungkap. Masyarakat Bojonegoro pantas menantikan langkah selanjutnya dari para pemimpin mereka. Akankah ada kompromi? Mari kita ikuti perkembangan selanjutnya dalam drama anggaran ini. [SS]
