Pendapatan Berburu Botswana Meningkat Hampir Dua Kali Lipat di Tengah Protes Inggris

admin
Hampir dua kali lipat di tengah protes inggris
Masyarakat yang tinggal di kawasan satwa liar berunjuk rasa di depan Komisi Tinggi Inggris di Gaborone, 12 Maret 2025. (Foto: Mqondisi Dube/VOA)

Botswana menerima hampir $4 juta dari musim berburu tahun lalu meskipun Inggris berupaya melarang perburuan satwa liar Afrika.

Botswana telah meraup $4 juta (setara Rp 64,5 miliar) dari penjualan lisensi untuk berburu hewan liar, yang merupakan angka tertinggi sejak pencabutan larangan berburu pada 2019. Musim berburu, yang berakhir pada November, berjalan di tengah meningkatnya penentangan dari beberapa negara Eropa yang menginginkan larangan impor satwa liar Afrika.Botswana mengeluarkan sekitar 400 izin untuk berburu gajah setiap tahunnya. Sebagian besar izin dibeli oleh pemburu dari luar negeri.

Menteri Lngkungan Hidup dan Pariwisata Wynter Mmolotsi mengatakan kepada Parlemen pada Kamis (13/3) bahwa jutaan dolar dihasilkan melalui penjualan sebagian besar izin berburu gajah di desa-desa di kawasan satwa liar.

“Untuk mengelola populasi satwa liar, negara ini menerapkan kombinasi pemanfaatan sumber daya satwa liar secara konsumtif dan nonkonsumtif untuk memperoleh manfaat ekonomi yang optimal, khususnya bagi masyarakat kita,” katanya.

“Untuk musim berburu 2024, kuota masyarakat menghasilkan total 42.863.423 pula (mata uang Botswana-red). Selanjutnya, total 15.633.950 pula diperoleh dari penjualan kuota perburuan gajah khusus untuk mendukung konservasi gajah dan proyek-proyek yang dipimpin masyarakat dalam wilayah jelajah gajah.”

Pada 2023, Botswana memperoleh $2,7 juta dari lisensi berburu.

Namun, Mmolotsi mengatakan perburuan menghadapi oposisi yang kian meningkat dari Barat. Kanada dan Belgia termasuk di antara negara-negara yang baru-baru ini melarang impor piala satwa liar.

“Negara ini menghadapi oposisi dari organisasi hak asasi hewan terhadap kebijakan kami tentang pemanfaatan satwa liar berkelanjutan dengan menggunakan perburuan sebagai alat dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kementerian, yang bekerja sama dengan industri perburuan dan lembaga kepercayaan masyarakat yang terdampak, meningkatkan upaya untuk melawan pertentangan yang semakin besar terhadap perburuan berkelanjutan melalui keterlibatan yang dilakukan di Inggris dan Jerman,” katanya.

Siyoka Simasiku, direktur koalisi konservasi, Dewan Organisasi Non-Pemerintah Ngamiland mengatakan masyarakat akan menjadi pihak yang paling terpukul jika Inggris memberlakukan pembatasan. Ia telah ke Eropa untuk berkampanye menentang larangan impor hewan langka.

Siyoka Siamasiku, direktur koalisi konservasi Dewan Organisasi Non-Pemerintah Ngamiland, 12 Maret 2025. (Foto: Mqondisi Dube/VOA)
Siyoka Siamasiku, direktur koalisi konservasi Dewan Organisasi Non-Pemerintah Ngamiland, 12 Maret 2025. (Foto: Mqondisi Dube/VOA)

“Larangan Inggris akan berdampak buruk pada manfaat masyarakat karena Inggris adalah negara adikuasa ekonomi dan dapat memengaruhi negara lain untuk benar-benar mengikutinya. Kemudian, masyarakat mungkin kehilangan pasar yang sudah ada karena lebih banyak pemburu tidak akan datang ke Botswana untuk berburu di konsesi masyarakat karena larangan trofi,” katanya.

Oaitse Nawa dari Elephant Protection Society termasuk di antara para pihak yang menginginkan perburuan dihentikan. Ia juga berpendapat, pendapatan yang diperoleh dari perburuan tidak menguntungkan warga Botswana secara signifikan.

“Mereka memberi tahu kita angka-angka tentang uang yang mereka hasilkan dari perburuan, tetapi mari kita lihat juga kompensasi yang mereka berikan kepada masyarakat. Dan juga hasil dari perburuan, apa yang diakibatkan perburuan kepada masyarakat setempat karena hewan-hewan yang mengalami perburuan, mereka cenderung mengubah perilaku mereka dan membunuh orang-orang. Itulah sebabnya kami mengatakan harus ada penelitian yang tepat dalam hal itu,” kata Nawa.

Botswana, dengan kawanan gajah terbesar di dunia dengan lebih dari 130.000 ekor gajah telah mencatat peningkatan kematian manusia, sementara tanaman pangan rusak. [Red]#VOA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *