PEMALANG | MDN – Kebijakan pemangkasan anggaran di tengah ekonomi yang sulit menjadi sorotan masyarakat, terutama ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang menggelar acara Halal Bihalal di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, pada Jumat, 25 April 2025. Acara tersebut mewajibkan kehadiran seluruh kepala OPD, sehingga memicu pertanyaan dan kritik tajam dari warga Pemalang.
Masyarakat mempertanyakan keputusan pemerintah yang memilih Jakarta sebagai lokasi acara, bukan Pemalang yang lebih dekat dengan masyarakat setempat. “Mengapa tidak diadakan di Pemalang saja?” ujar warga yang kecewa. Dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit, banyak yang menilai bahwa pemerintah daerah kurang peka terhadap situasi warga dan lebih mengutamakan pertemuan dengan tokoh diaspora dibanding mendekatkan diri dengan rakyat.
Menurut Dr. (C) Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, seorang praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, keputusan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Meskipun pendanaan diklaim berasal dari pihak ketiga, keterlibatan pejabat publik dalam kapasitas formal tetap berisiko membuka celah gratifikasi.
Saat media berupaya mengonfirmasi perihal ini kepada Sekretaris Daerah pada Kamis (24/4/2025) siang melalui WhatsApp, tidak ada tanggapan atau jawaban yang diberikan. Diamnya pihak berwenang semakin memperkuat kekhawatiran warga terkait transparansi dan efisiensi pemerintahan Pemalang.
Sorotan tajam dari publik ini menjadi ujian bagi komitmen Pemkab Pemalang terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat berharap adanya klarifikasi segera dari pemerintah daerah agar tujuan dan manfaat dari acara ini dapat dipahami, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal tetap terjaga. [SIS]
