RPJMD 2025-2029: Pak Yes Tekankan 29 Indikator Pembangunan Lamongan

LAMONGAN |MDN – Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Musrenbang yang digelar di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan pada Selasa (6/5) itu resmi dibuka oleh Bupati Yuhronur Efendi.

Pak Yes, sapaan akrab Bupati Lamongan, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar penyusunan program, tetapi merupakan langkah strategis dalam membentuk kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. “Musrenbang menjadi momen penting bagi kita semua untuk memastikan pembangunan lima tahun ke depan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah,” ujarnya.

Dalam perumusan RPJMD ini, Pemkab Lamongan telah melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat, agar setiap rencana pembangunan dapat terintegrasi secara menyeluruh.

RPJMD 2025-2029 mencakup 29 indikator sasaran yang menjadi fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan, serta peningkatan realisasi investasi.

“Sebanyak 25 indikator merupakan keberlanjutan dari RPJMD periode sebelumnya, sementara empat di antaranya berintegrasi langsung dengan program nasional,” terang Pak Yes.

Selain itu, sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD ini, seperti transformasi ekonomi berbasis hilirisasi sektor unggulan, penguatan infrastruktur pendukung, peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi desa, reformasi birokrasi yang berorientasi layanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Lamongan telah merumuskan 15 program prioritas, salah satunya adalah penguatan sektor pertanian melalui program Lumbung Pangan Lamongan. Sektor ini diproyeksikan sebagai tulang punggung ekonomi daerah, mengingat potensi agraris yang dimiliki Lamongan.

Musrenbang ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, LSM, tokoh agama, hingga pelaku usaha dan masyarakat umum. Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan penyusunan RPJMD yang terarah dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih maju, berdaya saing, serta berkelanjutan. [J2]