Sekda Tuban Dorong Peningkatan Kompetensi dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

TUBAN | MDN – Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025 di Hotel Mustika Tuban. Acara ini dihadiri oleh Kepala BKPSDM Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, serta perwakilan dari BPSDM Provinsi Jawa Timur, bersama dengan 40 peserta pelatihan.

Dalam sambutannya, Sekda Tuban menggarisbawahi pentingnya pelatihan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkup pemerintahan daerah. Para peserta yang terpilih diberikan kesempatan untuk mengasah kompetensi dan memahami peran strategis dalam mengelola serta menerjemahkan kebijakan yang dijalankan oleh OPD masing-masing.

“Pelatihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi kesempatan bagi setiap peserta untuk meningkatkan inovasi dan kinerja dalam pelayanan publik. Harapannya, mereka dapat menjadi pemimpin yang berintegritas serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dan etika birokrasi dengan baik,” ujar Budi Wiyana.

Lebih jauh, Sekda menegaskan pentingnya penyusunan kertas kerja yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. Setiap peserta dituntut untuk menjunjung tinggi pakta integritas, yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan serta pemenuhan hak dan kewajiban sebagai peserta pelatihan.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, menjelaskan bahwa pelatihan ini berlangsung dari 24 Maret hingga 14 Agustus 2025, dengan pendekatan blended learning yang mencakup pembelajaran mandiri, synchronous, asynchronous, serta pembelajaran klasikal yang bertempat di Hotel Mustika Tuban.

“Kami berharap para peserta dapat mengembangkan kompetensi manajerial yang akan memperkuat akuntabilitas jabatan pengawas. Ini adalah bagian dari upaya Pemkab Tuban dalam menciptakan pemimpin yang mampu menjawab tantangan birokrasi modern,” tambahnya.

Dengan berlangsungnya pelatihan ini, diharapkan para pejabat pengawas dapat menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan pemerintahan, serta mampu mengoptimalkan pelayanan publik yang lebih responsif dan inovatif. [J2]