TUBAN | MDN – Dalam upaya menjamin akses pendidikan yang lebih inklusif, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menegaskan bahwa Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus berlangsung tanpa pungutan biaya. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten, yang turut dihadiri Wakil Bupati Joko Sarwono, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rakhmat, serta jajaran kepala sekolah dari tingkat dasar hingga menengah pertama.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah mendapatkan tempat. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena kendala kuota atau biaya,” ujar Mas Bupati di hadapan peserta rakor. Ia juga menegaskan bahwa proses penerimaan murid baru harus bebas dari pungutan dalam bentuk apa pun.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Pendapa Kridha Manunggal pada Sabtu (24/5), Mas Lindra turut menyoroti persoalan anak tidak sekolah. Ia menyerukan kerja sama semua pihak untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelanjutan pendidikan. “Kita harus berperan aktif memastikan anak-anak tetap berada dalam jalur pendidikan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, memaparkan analisis daya tampung sekolah dan jumlah lulusan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan regulasi tanpa membebani wali murid. “Tidak boleh ada pungutan yang memberatkan orang tua. Semua kebijakan terkait pendidikan harus mengikuti peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Upaya lain yang dilakukan termasuk pendataan dan verifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS), yang dilakukan sinergi dengan pemerintah desa dan satuan pendidikan. Program intervensi meliputi bantuan pendidikan, beasiswa, penyediaan pendidikan nonformal, dan fasilitas transportasi sekolah gratis.
Selain itu, kegiatan seremonial seperti wisuda diimbau untuk dilakukan secara sederhana, sementara kebutuhan seperti seragam dan buku pelajaran tetap menjadi keputusan orang tua. Pemanfaatan dana BOS juga dioptimalkan untuk mendukung fasilitas belajar siswa.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tuban dalam mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. [J2]
