SURABAYA | MDN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi atas capaian APBD Tahun Anggaran 2024, yang dinilai menunjukkan hasil positif. Dalam rapat paripurna, Banggar melaporkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp35,479 triliun, atau 110,32% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi pengelolaan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Jairi, mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat signifikan sebesar Rp2,365 triliun, menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kinerja APBD 2024 mencerminkan keberhasilan strategi fiskal yang dijalankan Gubernur Khofifah dan jajaran Pemprov Jatim,” ujar Jairi, Kamis (29/5/2025).
Meski mencatat keberhasilan, Banggar DPRD Jatim tetap memberikan sejumlah catatan strategis yang perlu diperhatikan guna menjaga keberlanjutan keuangan daerah.
Salah satu sorotan utama adalah rendahnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD, yang hanya mencapai 2,01%. Banggar meminta Gubernur melakukan evaluasi terhadap direksi dan komisaris BUMD, serta mengadakan audit independen terhadap BUMD seperti PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih, guna memastikan optimalisasi kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, pengelolaan aset daerah juga mendapat perhatian serius. Berdasarkan temuan LHP BPK RI, Banggar meminta Pemprov Jatim segera menindaklanjuti rekomendasi terkait, serta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber ekstensi pendapatan.
Banggar DPRD Jatim juga menyoroti struktur belanja sektor kesehatan, yang masih didominasi oleh program kuratif sebesar 90%, sementara hanya 10% dialokasikan untuk program promotif dan preventif. Jairi mengingatkan bahwa pembiayaan kesehatan harus lebih berimbang, agar masyarakat tidak hanya dirawat saat sakit tetapi juga mendapatkan edukasi tentang kesehatan.
“Jangan sampai kita bangga PAD bertambah karena rumah sakit penuh, tetapi lupa mendorong masyarakat hidup sehat,” tegasnya.
Banggar meminta Pemprov untuk segera merealisasikan alokasi 40% Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk program promotif dan preventif, sesuai dengan PMK No. 72 Tahun 2024.
Di sektor ekonomi, Banggar mencermati rendahnya alokasi anggaran untuk pertanian, peternakan, dan perikanan, yang dalam empat tahun terakhir tidak melebihi 5% dari total belanja daerah. Oleh karena itu, Banggar mendorong peningkatan porsi anggaran sektor primer menjadi minimal 10% dari APBD, guna memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM.
Dalam laporan yang sama, Banggar menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp3,787 triliun, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp4,706 triliun, atau 11,98% dari dana tersedia.
Meski menciptakan ruang fiskal, Banggar mengingatkan bahwa SILPA yang tinggi juga bisa mengindikasikan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Oleh karena itu, Banggar merekomendasikan agar Pemprov menggunakan SILPA untuk program beasiswa bagi masyarakat miskin, peningkatan layanan kesehatan dasar, serta percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan ekonomi kerakyatan.
“Pemanfaatan SILPA harus diarahkan kepada program pro-rakyat yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkas Jairi.
Dengan berbagai rekomendasi yang diberikan, Banggar DPRD Jatim berharap agar Pemprov terus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur. [Nat/Red]
