PPDI Kecamatan Tulangan Pilih Pengurus Baru dalam Musyawarah Demokratis

SIDOARJO | MDN – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sukses menggelar musyawarah kecamatan untuk memilih pengurus baru periode 2025-2030. Acara yang berlangsung pada Senin (2/6/2025) di aula Kantor Kecamatan Tulangan ini berjalan dengan penuh semangat dan kebersamaan.

Dalam forum demokratis tersebut, Gatot Suharjo terpilih sebagai Ketua, didampingi oleh Novianto sebagai Sekretaris dan H. Rifkan Fanani sebagai Bendahara. Kehadiran kepengurusan baru ini diharapkan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Musyawarah ini dibuka oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Tulangan, Ida Novitasari, A.Md., yang mewakili Camat Tulangan. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi keberadaan PPDI dan menekankan pentingnya peran organisasi dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa serta kesejahteraan mereka.

“PPDI dapat menjadi wadah bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap kepengurusan baru dapat bersinergi dengan pemerintah kecamatan demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus PPDI Kabupaten Sidoarjo, para sekretaris desa, serta perwakilan perangkat desa se-Kecamatan Tulangan. Mereka menyambut baik proses pemilihan yang berlangsung transparan dan demokratis.

Ketua PPDI Kecamatan Tulangan yang baru, Gatot Suharjo, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berjanji untuk membawa PPDI ke arah yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan perangkat desa di wilayahnya.

Musyawarah ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepengurusan baru, tetapi juga momentum untuk mempererat hubungan antarperangkat desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Tulangan. Dengan semangat kebersamaan, para peserta berharap PPDI dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi kecamatan lain dalam membangun sinergi yang kuat antara perangkat desa dan pemerintah daerah. [Swd]