TAKALAR | MDN- Keberadaan gerai ritel modern Indomaret yang mulai beroperasi di kawasan perkampungan memicu kekhawatiran di kalangan warga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun telah mengantongi Perizinan Bangunan Gedung (PBG), dampak negatif terhadap pedagang kecil di sekitar lokasi semakin terlihat.
Sejumlah pemilik warung tradisional mengeluhkan penurunan pendapatan sejak toko waralaba tersebut beroperasi. Produk kebutuhan sehari-hari yang selama ini mereka jual kini bisa didapatkan di Indomaret dengan harga bersaing dan promo menarik, membuat usaha kecil sulit bertahan.
“Semenjak Indomaret dibuka, omset saya turun drastis. Biasanya bisa dapat Rp500 ribu sehari, sekarang paling banyak Rp200 ribu. Kami tidak bisa bersaing dengan mereka,” ungkap salah seorang pedagang kelontong yang enggan disebutkan namanya, Senin (9/6/2025).
Masuknya ritel modern ke kawasan permukiman tanpa kajian sosial dan ekonomi yang matang memunculkan pertanyaan terkait kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Banyak pihak menilai, tanpa regulasi yang jelas, keberadaan Indomaret justru berpotensi mematikan sektor UMKM yang selama ini menjadi pilar ekonomi lokal.
Sementara itu, pemerintah kecamatan dinilai kurang responsif terhadap kondisi ini. Hingga saat ini, belum ada kebijakan perlindungan terhadap pedagang kecil ataupun langkah pembatasan ekspansi ritel modern.
“Kami merasa pemerintah hanya diam dan membiarkan hal ini terjadi. Harusnya ada keberpihakan kepada UMKM, bukan sekadar membiarkan usaha kecil kalah bersaing,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah kecamatan terkait izin operasional Indomaret di wilayah tersebut serta upaya yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan ritel modern dan keberlangsungan usaha rakyat.
Kondisi ini menjadi perhatian serius mengenai bagaimana pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret agar modernisasi ekonomi tidak mengorbankan keberlangsungan UMKM yang telah lama menopang perekonomian masyarakat setempat. [D’kawang]
