LAMONGAN | MDN – Banjir musiman yang terus melanda Dusun Tlebung, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, kembali membawa kerugian besar bagi para petani. Setiap tahun, sawah yang mereka garap terendam, menyebabkan kegagalan panen dan melemahkan ekonomi warga.
Mustakim, salah satu petani setempat, mengungkapkan perasaannya terkait kondisi ini. “Sudah capek rasanya mengerjakan lahan, tiap tahun pasti tanaman terendam air. Ya begini tiap musim penghujan semua terendam,” keluhnya.
Keluhan serupa juga datang dari warga lain yang merasa semakin apatis terhadap pemerintah. “Masak pemerintah tidak kasihan warganya, ditanami malah rugi, tidak ditanami tidak ada yang bisa diharapkan,” ujar warga yang enggan disebut namanya.
Minimnya Tindakan, Regulasi Harus Ditegakkan
Upaya pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini dinilai belum maksimal. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024 dan 2025, tidak ditemukan alokasi khusus untuk penanganan banjir di wilayah tersebut.
Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan banjir menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya menjaga keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan warga. Pemerintah desa sebenarnya dapat memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 untuk mitigasi banjir.
Harapan Warga dan Solusi yang Diharapkan
Petani Dusun Tlebung berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pembangunan sistem drainase, normalisasi sungai, serta alokasi dana bantuan bagi petani terdampak menjadi solusi yang diharapkan.
Pemerintah daerah dan desa perlu mengambil langkah lebih nyata guna memastikan ketahanan pertanian tetap terjaga, mengingat banjir musiman ini bukan sekadar kejadian satu kali, tetapi ancaman tahunan yang terus berulang. [J2]
