LAMONGAN | MDN – Pemkab Lamongan menetapkan persoalan banjir di lahan pertanian Dusun Tlebung, Desa Mojodadi sebagai prioritas utama dalam pengelolaan infrastruktur pengairan. Hal ini sejalan dengan program prioritas YES-DIRHAM (Bupati-Wabup) yaitu Lamongan Tangguh dan Lumbung Pangan Lamongan. Program Lamongan Tangguh erat kaitannya dengan kesiapsiagaan dan tanggap bencana dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Sedangkan Lumbung Pangan Lamongan merupakan wujud komitmen YES-DIRHAM dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang sehingga Lamongan menjadi salah satu pusat lumbung nasional. Pun demikian, program ini turut mendukung program ketahanan pangan tingkat nasional di era Prabowo-Gibran (Presiden-Wapres).
Menanggapi laporan sebelumnya mengenai dampak banjir musiman yang melanda lahan pertanian di Dusun Tlebung, Camat Kedungpring, Noman Kresna MS, S.STP., M.Si., menegaskan komitmen pihaknya dalam mengupayakan normalisasi kali atau drainase guna mengatasi permasalahan tersebut. “Usulan sudah disampaikan ke BBWS, Dinas PU SDA dan instansi terkait lainnya”, insyaAllah akan dilakukan, ujarnya.
Mas Camat Kedungpring menyoroti bahwa permasalahan pengairan tidak hanya bisa diselesaikan secara lokal, tetapi memerlukan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia menekankan bahwa pengelolaan air di daerah tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kondisi Waduk Prijetan serta konservasi hutan di sekitar wilayahnya. “Penghijauan dan pengelolaan lingkungan di kawasan hulu juga harus mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aliran air ke kawasan hilir,” ujarnya.
Tata kelola air di kali waduk Prijetan Dusun Tlebung turut menjadi bagian dari wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), yang memiliki tanggung jawab dalam pengendalian dan pengelolaan air. Namun, tidak hanya pemerintah dan instansi terkait yang memiliki peran dalam pengelolaan air, tetapi juga masyarakat setempat. “Partisipasi aktif dan kesadaran warga sangat diperlukan, baik dalam menjaga lingkungan maupun dalam menjalankan program yang telah dirancang oleh pemerintah,” tambahnya. Tanggul yang sudah ada harus dijaga dengan baik, dan bersih dari tanaman-tanaman yang dapat merusak badan tanggul. Di beberapa titik didapati, tanggul ditanami dengan tanaman pertanian seperti jagung dan ketela pohon, yang tentunya dapat merusak badan tanggul.
Untuk menanggulangi dampak banjir itu, ia menegaskan perlunya kerja sama lintas sektor yang melibatkan Pemkab Lamongan, BBWS, Dinas Kehutanan Provinsi, Perhutani, Pemerintah Desa serta masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan air yang lebih efektif dan mencegah kerugian bagi warga, terutama para petani yang terdampak secara langsung.
Sebagai langkah nyata, Pemkab Lamongan berkolaborasi dengan BBWS telah melakukan normalisasi kali dan drainase di wilayah Kecamatan Kedungpring secara berkala, dan bersama-sama Pemdes Mojodadi melalukan perbaikan tanggul yang rusak pada musim penghujan. Lebih dari itu, diperlukan inisiasi strategi jangka panjang yang mencakup perbaikan drainase, peningkatan infrastruktur irigasi, serta program penghijauan di kawasan hulu. “Kami berharap dengan sinergi dan kolaborasi ini, wilayah pertanian Kecamatan Kedungpring, khususnya Dusun Tlebung, bisa menjadi lebih tertata dan minim risiko banjir, sehingga para petani dapat menanam padi dan tembakau untuk penghidupannya, sesuai dengan slogan ‘Kedungpring Adem Ayem’ yang diharapkan oleh warga,” pungkasnya.
 |
 |
Dengan adanya langkah-langkah konkret dan sinergi bersama, diharapkan tata kelola pengairan di Kedungpring dapat semakin baik dan memberikan manfaat bagi seluruh warga, terutama dalam mengurangi dampak banjir musiman yang melanda lahan pertanian di wilayahnya. [J2]
