TAKALAR – MDN | Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Takalar dalam gelaran sosialisasi program KISAK atau Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Rabu (26/6/2025), di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Sekretaris Daerah Takalar Dr. H. Muhammad Hasbi, Ketua TP PKK Takalar Dewi Sri Ekowati Firdaus, Kepala Dukcapil Provinsi Sulsel M. Iqbal S. Suhaeb, pimpinan OPD, camat, jajaran PKK kabupaten dan kecamatan, hingga para Duta KISAK.
Dalam sambutannya, Kadis Dukcapil Provinsi Sulsel menekankan bahwa kepemilikan dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak dasar yang berimplikasi langsung pada akses layanan publik.
“Jangan sampai masih ada warga yang tidak bisa berobat karena tidak punya KK atau akta kelahiran. Di sinilah pentingnya peran kader dan Duta KISAK untuk mendampingi dan menyadarkan masyarakat,” ujar Iqbal.
Ketua TP PKK Takalar menambahkan, sinergi antara PKK dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan terlindungi secara hukum sejak dini.
“KISAK hadir sebagai gerakan yang memastikan tak satu pun anak terlewatkan haknya memiliki identitas hukum,” tegas Dewi Ekowati.
Sementara itu, Sekda Takalar menekankan pentingnya literasi administrasi kependudukan di masyarakat, mengingat data yang akurat menjadi dasar kebijakan publik yang berpihak dan efektif.
Usai sesi sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan strategi percepatan layanan oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Takalar, Abdul Wahab, termasuk dorongan digitalisasi layanan hingga level desa. Tak hanya itu, layanan langsung seperti perekaman KTP elektronik dan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) turut dihadirkan dalam kesempatan tersebut.
Program KISAK di Takalar diharapkan menjadi katalisator perubahan dalam membangun budaya sadar dokumen, mempercepat pelayanan, dan memperkuat sistem kependudukan yang inklusif dan berdaya jangkau luas. [D’kawang]
