Gubernur Kaltara Respons Pandangan Fraksi DPRD atas Pertanggungjawaban APBD 2024

TANJUNG SELOR – MDN | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran melalui jawaban resmi atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan III Tahun 2025 di Gedung DPRD Provinsi, Senin (30/6/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, serta dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif.

“Kami mengapresiasi seluruh saran, koreksi, dan catatan strategis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Ini menjadi bahan refleksi bagi Pemprov dalam meningkatkan kinerja anggaran yang lebih akuntabel,” ucap Gubernur Zainal dalam forum resmi tersebut.

Pemprov Prioritaskan Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja

Merespons masukan dari Fraksi Gerindra, Gubernur menyatakan bahwa Pemprov Kaltara akan fokus pada peningkatan pendapatan daerah secara terukur melalui optimalisasi potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang selama ini belum tergarap maksimal.

Senada dengan itu, pandangan Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya perbaikan dan sinkronisasi program kerja yang berdampak langsung terhadap sektor penerimaan daerah. Hal ini menurut Gubernur akan menjadi fokus perbaikan teknis ke depan.

“Sinkronisasi kegiatan lintas perangkat daerah akan kami perkuat, utamanya yang memiliki dampak terhadap pendapatan,” jelasnya.

Sementara itu, dari Fraksi Demokrat, perhatian kembali ditujukan pada pencarian sumber-sumber pendapatan baru yang inovatif dan tidak membebani masyarakat. Gubernur menyampaikan kesiapan Pemprov untuk membuka ruang partisipatif dan transparan dalam menjaring ide kebijakan fiskal.

Tak ketinggalan, pandangan dari Fraksi PKS, PKN-NasDem-PAN, serta Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat turut dikomentari dalam jawaban gubernur, yang menegaskan pentingnya konsolidasi internal OPD dalam mengelola belanja dan menggali potensi ekonomi lokal.

“Kami akan lebih cermat dalam manajemen belanja daerah dan terus mendorong perangkat daerah agar proaktif dalam mencari sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan,” tandas Gubernur Zainal.

Arah Pembangunan yang Akuntabel dan Progresif

Dengan penyampaian jawaban ini, Pemprov Kaltara menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi tidak hanya menjadi bahan evaluasi semata, tetapi juga akan ditindaklanjuti melalui pendekatan berbasis hasil (outcome-based budgeting) guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan kredibel. [Thos]