Daerah  

38 Ribu Pencari Kerja Manfaatkan Aplikasi ASSIK, Pemkot Surabaya Optimistis Tekan Pengangguran

admin
Pemkot surabaya targetkan pengangguran terbuka turun 0,4 persen
Pemkot Surabaya Targetkan Pengangguran Terbuka Turun 0,4 Persen di 2025. Foto: dok.pemkotsurabaya

SURABAYA, MDN — Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) mencatat sebanyak 38 ribu warga telah memanfaatkan aplikasi berbasis website Link and Match ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) sebagai sarana mencari pekerjaan. Mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia produktif, yakni 18 tahun ke atas.

Kepala Disperinaker Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menyampaikan bahwa aplikasi ASSIK dirancang untuk menghubungkan pencari kerja dengan lowongan yang sesuai keahlian dan standar upah minimum kota (UMK) Surabaya.

“Mereka belum tentu menganggur. Bisa jadi ada yang berdagang atau menjadi pengemudi ojek. Tapi dengan mendaftar di ASSIK, mereka menunjukkan keinginan untuk memperoleh pekerjaan tetap demi meningkatkan ekonomi keluarga,” ujar Hebi, Rabu (2/7/2025).

Hebi menegaskan bahwa seluruh lowongan yang tersedia di aplikasi telah melalui proses verifikasi, sehingga dapat mengurangi risiko penipuan atau informasi palsu yang kerap beredar di media sosial.

“Kami ingin memastikan bahwa pencari kerja mendapatkan informasi yang valid dan sesuai dengan kompetensi mereka,” tambahnya.

Disperinaker juga menargetkan penurunan angka pengangguran terbuka di Surabaya sebesar 0,4 persen pada tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, tren penurunan pengangguran telah berlangsung sejak 2020. Dari angka 9,79 persen di tahun tersebut, kini telah turun menjadi 4,91 persen pada 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Surabaya terus menggencarkan berbagai program, mulai dari pelatihan kerja, kewirausahaan, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja migran. Selain itu, job fair juga diperluas ke wilayah perkampungan, termasuk 500 Kampung Pancasila yang telah dibentuk.

Hebi juga menyebutkan adanya kerja sama lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang merekomendasikan agar 60 persen tenaga kerja di perusahaan ber-KTP Surabaya.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menekan angka pengangguran terbuka melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. [Nat]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *