Muhammad Ahsan Thamrin Jabat Kajari Takalar, Enam Kejari di Sulsel Dimutasi

TAKALAR – MDN | Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan rotasi terhadap enam Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Sulawesi Selatan. Mutasi ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 353 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025.

Salah satu posisi yang berganti adalah Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Tenriawaru, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat di Takalar, mendapat promosi sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Sebagai penggantinya, Kejaksaan Agung menunjuk Muhammad Ahsan Thamrin, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejari Halmahera Utara.

Pergantian ini menjadi bagian dari langkah penyegaran struktur organisasi demi memperkuat fungsi penegakan hukum di daerah. Di bawah kepemimpinan yang baru, Kejari Takalar diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, pelayanan hukum kepada masyarakat, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya.

Selain Takalar, berikut daftar Kepala Kejaksaan Negeri lain di Sulawesi Selatan yang turut mengalami mutasi:

1. Parepare – Dr. Abdillah, S.H., M.H. dimutasi sebagai Asisten Pembinaan Kejati Sulsel. Digantikan oleh Darfiah, S.H., M.H., sebelumnya Asisten Pembinaan Kejati Kalimantan Timur.

2. Maros – Muh Zulkifli Said, S.H., M.H. diangkat menjadi Aspidsus Kejati NTB. Posisi Kajari Maros kini dijabat oleh Febriyan M, S.H., M.H., eks Kajari Kepulauan Meranti.

3. Luwu Utara – Rudhy Parhusip, S.H., M.H. dimutasi ke Kejari Ogan Komering Ulu. Digantikan oleh Harwanto, S.H., eks Koordinator Kejati Kalimantan Tengah.

4. Sinjai – Dr. Zulkarnaen, S.H., M.H. dipindah ke Kejari Kabupaten Blitar, dan digantikan oleh Mohammad R. Bugis, S.H., M.H., eks Koordinator Kejati Sulawesi Barat.

5. Tana Toraja – Jabatan Pelaksana Tugas kini digantikan secara definitif oleh Frendra AH, S.H., M.H., sebelumnya Koordinator Kejati Kepulauan Bangka Belitung.

Mutasi ini mencerminkan komitmen Kejaksaan Agung untuk menjaga dinamika organisasi dan merespons tantangan hukum yang terus berkembang, baik di pusat maupun di daerah. [D’kawang]