Warta  

Makan Gratis Bergizi di Takalar Masih Dalam Proses Penataan

admin
Makan gratis bergizi di takalar masih dalam proses
Ket. foto: Peninjauan dapur khusus BGN Pattallassang - Takalar, yang dibangun diatas tanah TNI AD 2024 yang belum beroperasi

TAKALAR – MDN | Program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertajuk Makan Gratis Bergizi (MGB), telah mulai digulirkan di berbagai wilayah sebagai strategi nasional dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan unggul. Namun di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, struktur birokrasi sudah terbentuk, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaksanaan program MGB di Takalar dibagi dalam tiga level koordinasi:
* Dapur Khusus BGN – yakni dapur percepatan program makan gratis nasional yang dibangun di atas lahan milik TNI AD,
* Dapur Pemda – yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan
* Dapur Mitra – terdiri atas unsur swasta, ormas, dan komunitas lokal.

hingga awal Juli 2025, hanya dapur mitra yang aktif menjalankan fungsi layanan makan gratis kepada siswa-siswa di sejumlah sekolah. Sementara Dapur Khusus BGN yang dibangun diatas Lahan TNI AD dan dapur Pemda justru belum bergerak.

Dapur Khusus BGN yang dibangun di atas lahan TNI AD merupakan bagian dari program prioritas yang dipercepat khusus di luar Pulau Jawa. Namun hingga berita ini diturunkan, dapur tersebut belum beroperasi, demikian pula dapur Pemda terlihat juga belum bergerak.

Kondisi ini memicu kritik dari publik dan pegiat sosial. Minimnya peran negara di lapangan, “Kalau ini program prioritas nasional, maka negara seharusnya hadir penuh. Bukan hanya menyerahkan ke mitra,” ujar seorang pemerhati pendidikan lokal.

Menurut koordinator sosial dari sebuah LSM pendidikan, pemerintah pusat dalam Hal ini BGN harus segera turun ke lapangan. “Ini soal tanggung jawab moral terhadap anak-anak bangsa. Jangan sampai program ini hanya jadi pajangan di atas kertas,” tegasnya.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi kementerian teknis: Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MGB di daerah seperti Takalar sangat mendesak, untuk memastikan bahwa program yang mulia ini tidak gagal akibat mandeknya birokrasi di lapangan. [D’kawang]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *