Surabaya Ditetapkan Sebagai Pilot Project DTSEN Nasional, Pemadanan Data Capai 97 Persen

SURABAYA – MDN | Kota Surabaya menjadi pilot project nasional dalam pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kolaborasi intensif antara BPS RI, Pemkot Surabaya, dan BPS Kota Surabaya terus berlangsung untuk memadankan data kependudukan secara komprehensif.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa pemadanan DTSEN telah mencapai progres signifikan. Dari 3,04 juta data penduduk Surabaya, sebanyak 2,98 juta atau 97 persen telah dinyatakan padan. Sisanya, sekitar 0,02 persen masih diverifikasi ulang melalui koordinasi antarinstansi.

“Proses ini sudah berjalan baik. Data yang tidak padan sedang kami cek ulang bersama Pemkot Surabaya,” ujar Amalia dalam siaran pers, Senin (14/7/2025).

Pemutakhiran data DTSEN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai variabel utama. Proses pemadanan mencakup 34 indikator sosial-ekonomi, termasuk perumahan, pendidikan, pekerjaan, hingga status kesehatan.

Sebanyak 291.000 data penduduk yang padan di DTSEN tapi belum tercatat dalam aplikasi Wargaku milik Pemkot Surabaya telah dikembalikan untuk diverifikasi ulang.

“Kami jadikan NIK sebagai basis tunggal agar survei dan data sosial ekonomi lebih presisi,” jelas Amalia.

Inisiatif DTSEN ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Kemendagri dan BPS RI, yang dilakukan di Kantor Bappenas pada akhir Mei 2025. Tujuannya adalah menciptakan sistem data terpadu yang dapat digunakan lintas kementerian dan lembaga.

Mewakili Wali Kota Surabaya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Fikser menyatakan bahwa Pemkot telah menyerahkan data penduduk untuk proses pemadanan. Dari hasil sinkronisasi, terdapat 219.000 data warga yang perlu didata ulang.

“Kami targetkan seluruh proses kroscek selesai di bulan Juli. Termasuk pendataan stunting, by name by address, dan intervensi sosial,” kata Fikser.

Pemadanan DTSEN di Surabaya dinilai sebagai langkah awal menuju sistem pengelolaan data sosial ekonomi yang terintegrasi, tepat sasaran, dan mendukung pengambilan kebijakan publik. [Nat]