SURABAYA – MDN | Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong investasi inklusif yang berdampak nyata bagi masyarakat. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan hal tersebut saat membuka High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (15/7/2025).
Dalam pidatonya, Khofifah menegaskan bahwa investasi bukan semata angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menyentuh sektor padat karya yang berperan langsung dalam penciptaan lapangan kerja.
“Lewat forum ini, kami ingin memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan investor agar investasi yang masuk betul-betul memberi dampak sosial, sekaligus aman dari praktik premanisme,” ujar Khofifah.
Sebagai langkah konkrit, acara dibuka dengan penandatanganan komitmen antara DPMPTSP Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk memperkuat pelayanan investasi dan percepatan realisasi penanaman modal. Pemprov juga telah berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk menjamin keamanan berinvestasi.
Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, melaporkan hasil strategis dari Forum Investasi, di antaranya terbentuknya 46 proyek IPRO (Investment Project Ready to Offer) senilai Rp 57,5 triliun, serta 12 LoI (Letter of Intent) dari investor asing selama pelaksanaan East Java Investment Forum (EJIF) 2024.
Dukungan terhadap iklim investasi yang bersih juga ditegaskan melalui Deklarasi Bersama Bebas Pungli dan Premanisme, yang ditandatangani oleh Gubernur, Kapolda Jatim, serta para bupati dan wali kota.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing, juga menegaskan institusinya siap menjaga stabilitas keamanan objek vital. Ia mengimbau investor agar tunduk terhadap semua regulasi perizinan demi mencegah pelanggaran hukum.
Sejumlah kepala daerah turut menyampaikan paparan mengenai potensi dan tantangan investasi di masing-masing wilayah:
- Bupati Lamongan menawarkan lahan 6.000 hektare untuk industri maritim dan pariwisata, serta menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung.
- Bupati Ngawi menggarisbawahi kekuatan logistik dan ketersediaan lahan, namun menekankan perlunya harmonisasi regulasi antar lembaga.
- Bupati Nganjuk menyoroti efisiensi biaya dan urgensi perbaikan akses jalan provinsi di kawasan industri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, dalam pandangannya menyebut investasi sebagai motor peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Meski Jatim memiliki pasar yang besar dan infrastruktur memadai, masih diperlukan peningkatan dalam digitalisasi, sektor tenaga kerja, dan sistem keuangan agar lebih optimal dan inklusif.
Menutup forum, Khofifah menekankan pentingnya percepatan realisasi investasi PMA dan PMDN, khususnya di sektor strategis nasional seperti ketahanan pangan berbasis tebu dan sapi perah. Ia juga mendorong efisiensi logistik serta konsistensi terhadap komitmen bersama sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.
Forum ini memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai fondasi utama menuju transformasi struktural dan kesejahteraan masyarakat. [Nat]
