Gubernur Lampung dan Mahasiswa LMND Sepakat Perkuat Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak

BANDAR LAMPUNG – MDN | Komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) terbangun dalam pertemuan hangat di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (16/7/2025). Pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi strategis untuk memperluas akses pendidikan alternatif serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah.

Ketua LMND Lampung, Redho Balau, menyampaikan bahwa sejak 2018 pihaknya telah menjalankan program “Rumah Mengajar” di dua titik di Bandar Lampung: Kelurahan Durian Payung dan Untung Suropati. Program ini menyasar anak-anak usia SD dan SMP yang putus sekolah akibat kondisi ekonomi dan minimnya informasi.

“Kami temukan anak-anak usia belasan yang belum bisa membaca. Ini jadi alasan kami kembangkan kurikulum inklusif, literasi dasar, dan pendidikan karakter,” kata Redho.

Ia juga mendorong Pemprov untuk mendukung secara legalitas, peningkatan kapasitas pengajar, dan integrasi program ini ke dalam kebijakan pendidikan daerah.

Data yang disampaikan LMND menunjukkan bahwa hingga November 2024, Lampung berada di posisi ke-6 nasional dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dengan 496 kasus tercatat. LMND mengusulkan penguatan layanan perlindungan korban melalui hotline 24 jam, pendampingan hukum dan psikologis, serta edukasi seksual komprehensif di tingkat SMA.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan dukungannya secara terbuka. Ia menilai inisiatif ini selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045, yang memerlukan fondasi SDM unggul sejak dini.

“Hal ini harus dilakukan sekarang. Anak-anak hari ini adalah generasi emas masa depan yang harus kita jaga dan siapkan,” tegas Mirza.

Pemprov Lampung sebelumnya telah menerapkan kebijakan penghapusan uang komite sekolah di jenjang SMA/SMK/SLB negeri, sebagai bagian dari upaya meringankan beban orang tua dan memfokuskan sekolah pada peningkatan mutu pembelajaran.

Gubernur Mirza juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah meluncurkan aplikasi “Lampung In” yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai kasus, termasuk kekerasan seksual. Ia membuka peluang bagi organisasi mahasiswa untuk terlibat lebih aktif lewat Dinas Pendidikan dan Biro Kesra.

“Saya tidak alergi kritik. Saya butuh anak muda yang punya gagasan dan berani menyuarakan solusi,” ujarnya.

Dialog terbuka antara LMND dan Pemprov Lampung ini menjadi contoh nyata bahwa sinergi antara negara dan elemen gerakan mahasiswa adalah kunci membangun provinsi yang inklusif, adil, dan peduli terhadap masa depan generasi muda. [Suhairi]