TNI dan Kejari Tuban Sinergikan Pengamanan lewat Apel Kesiapan 2025

TUBAN — MDN | Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengamanan institusi penegak hukum, Kodim 0811/Tuban bersama Kejaksaan Negeri Tuban menggelar Apel Gelar Kesiapan Tahun 2025 di Alun-alun Tuban, Kamis (24/7). Kegiatan ini menjadi langkah strategis menghadapi tantangan hukum dan dinamika keamanan wilayah.

Apel dipimpin oleh Komandan Kodim 0811/Tuban, Letkol Inf Dicky Purwanto, S.Sos., M.I.P., didampingi Kepala Kejari Tuban, Imam Sutopo, S.H., M.H. Keduanya menekankan pentingnya kerja sama berkelanjutan sebagai penguat legitimasi hukum dan ketahanan wilayah.

Dalam arahannya, Letkol Dicky menegaskan bahwa kegiatan apel ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan bentuk nyata implementasi Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI antara TNI dan Kejaksaan, tentang tugas pengamanan institusi penegak hukum oleh TNI.

“Apel ini adalah wujud sinergi dan kesiapsiagaan bersama, agar tugas penegakan hukum berjalan dalam suasana kerja yang aman dan kondusif,” tegasnya.

Letkol Dicky juga menyampaikan tiga pesan utama:
– Kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi bencana
– Dukungan penuh terhadap pengamanan Kejaksaan Negeri .
– Penjagaan kehormatan personel dan institusi dari segala bentuk pelanggaran

Ia turut mengapresiasi program-program unggulan TNI AD di Tuban yang dinilai memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, seperti program ketahanan pangan, akses air bersih, renovasi rumah tidak layak huni, serta pengoperasian tungku pemusnah sampah.

Sementara itu, Kajari Tuban Imam Sutopo menekankan bahwa apel ini mencerminkan komitmen bersama antara TNI, Kejaksaan, dan seluruh unsur penegak hukum dalam menjaga stabilitas wilayah hukum Tuban. Ia menyebut pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman terhadap supremasi hukum.

“Institusi penegak hukum harus tampil solid, responsif, dan profesional demi menjaga ketertiban dan keamanan sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional,” ujarnya.

Kegiatan apel ini diharapkan mampu memperkuat posisi negara dalam penegakan hukum yang berwibawa serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pertahanan negara. [J2]