![](https://mediadestara.com/wp-content/uploads/2026/03/Banner_MDN.jpg" "Tajuk Spanduk")
LAMONGAN – MDN | Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan yang digelar pada Senin (11/8/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD menghasilkan kesepakatan penting: persetujuan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Wakil Ketua DPRD Kacung Purwanto. Momen ini menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga ketepatan waktu perencanaan anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur menegaskan bahwa KUA-PPAS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud kesepahaman strategis untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Tahun 2026 adalah titik penting. Kita harus adaptif terhadap perubahan global dan nasional, serta mampu mempercepat reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Yuhronur, yang akrab disapa Pak Yes.
Ia menyebutkan lima fokus utama pembangunan tahun anggaran 2026:
- Penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah
- Peningkatan iklim investasi
- Pemerataan infrastruktur dasar
- Percepatan transformasi digital
- Penurunan angka kemiskinan secara terukur
Dalam struktur KUA-PPAS 2026, disepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun, dengan belanja daerah mencapai Rp3,39 triliun. Pembiayaan netto diperkirakan sebesar Rp145,29 miliar, sementara SILPA ditetapkan nihil.
Menanggapi postur tersebut, Badan Anggaran DPRD Lamongan mendorong Pemkab untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah. Pembuatan petunjuk teknis yang lebih rinci terhadap kegiatan retribusi diharapkan mampu memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pak Yes juga menekankan pentingnya kemitraan antara eksekutif dan legislatif yang tidak hanya bersifat formal, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor.
“Sinergi ini harus terus dijaga agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan zaman,” tutupnya. [J2]
