TAKALAR – MDN | Kematian seorang ibu hamil di Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menimbulkan sorotan tajam terhadap kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas serta pengawasan Dinas Kesehatan setempat. Korban, Shelly Agustina Bahar (25), yang sedang mengandung 8 bulan, meninggal dunia pada Selasa (19/8/2025) dini hari, setelah diduga mengalami keterlambatan penanganan medis.
Menurut keterangan keluarga, korban mendadak pingsan sekitar pukul 03.00 WITA. “Keluar busa dari mulut dan hidung,” kata ibunya, Herningsyah (45), saat ditemui, Kamis (21/8/2025). Panik, ia segera menuju Puskesmas Sanrobone yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya untuk meminta bantuan ambulans. Namun, jawaban petugas mengejutkan.
“Katanya tidak ada sopir,” ungkap Herningsyah.
Meski telah berulang kali meminta bantuan, tidak ada solusi dari pihak Puskesmas. Akhirnya, keluarga membawa korban menggunakan mobil pikap milik tetangga menuju RSUD Padjonga Daeng Ngalle. Setiba di rumah sakit, korban sempat mendapatkan perawatan, namun nyawanya tidak terselamatkan.
Plt Kepala Puskesmas Sanrobone, dr. Suntari, menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan evaluasi internal. “Kami akan melakukan audit untuk memperbaiki sistem pelayanan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, dr. Nilal, belum memberikan pernyataan resmi, memicu kekecewaan publik atas lambannya respons otoritas terkait.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan Takalar, Muslim Tarru, S.E., C.L.E., menyebut kejadian ini sebagai indikator lemahnya tata kelola layanan darurat di tingkat Puskesmas yang seharusnya siaga 24 jam.
“Ini kelalaian serius. Ketersediaan ambulans dan sopir adalah kewajiban dasar, bukan fasilitas tambahan. Jika benar tidak ada sopir, itu menunjukkan lemahnya pengawasan manajerial Dinas Kesehatan. Kami mendesak investigasi menyeluruh dan perbaikan sistem,” tegas Muslim.
Ia juga menekankan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius Bupati Takalar.
“Kami berharap Bupati segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan. Nyawa masyarakat seakan dipertaruhkan oleh sistem yang tidak siap. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Tragedi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai standar layanan gawat darurat di Puskesmas, khususnya di daerah, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam memastikan fasilitas kesehatan siap memberikan layanan optimal, terutama untuk kasus ibu hamil yang berisiko tinggi. (*)
