Jawa Tengah Dinobatkan Sebagai Provinsi Terbaik dalam Program Perumahan Nasional

JAKARTA – MDN | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Jawa Tengah dinilai unggul dalam komitmen anggaran dan realisasi program perumahan rakyat. Sepanjang tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan pembangunan dan renovasi sebanyak 17.510 unit rumah, jauh melampaui Provinsi Aceh (3.114 unit) dan Jawa Timur (2.110 unit).

“Kami apresiasi kerja keras Pak Gubernur dan seluruh jajaran. Ini bukti nyata bahwa program perumahan bisa berjalan optimal jika ada kemauan dan kolaborasi,” ujar Maruarar.

Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk terus memperluas akses terhadap hunian layak, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem.

“Program perbaikan rumah layak huni yang kami jalankan menyasar sekitar 17 ribu unit. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan,” kata Luthfi.

Dari total alokasi 17.510 unit, sebanyak 17.000 unit merupakan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui skema Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, dan 510 unit lainnya berupa pembangunan rumah baru lewat bantuan sosial.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pelaksanaan program ini. Selain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim), Pemprov Jateng melibatkan dinas-dinas lain seperti tenaga kerja dan sosial untuk mendukung ekosistem perumahan yang berkelanjutan.

Kepala Disperakim Jateng, Boedyo Dharmawan, menyebutkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta. Ia juga menegaskan bahwa program ini sejalan dengan target nasional pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan CSR perusahaan menjadi kunci. Tahun ini saja, total unit yang teridentifikasi mencapai lebih dari 26 ribu,” jelas Boedyo.

Rinciannya, 17.510 unit berasal dari APBD Provinsi, 6.776 unit dari pemerintah kabupaten/kota, dan 2.067 unit dari kontribusi CSR perusahaan.

Meski capaian tahun ini tergolong signifikan, tantangan backlog perumahan di Jawa Tengah masih besar. Data akhir 2024 menunjukkan sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit, terdiri dari 1.022.113 unit backlog kelayakan dan 310.855 unit backlog kepemilikan.

Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran dan memperluas jangkauan program perumahan, dengan harapan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat lokal. [SIS]