Operasi Pasar SPHP Digelar di Sidoarjo, Beras 5 Kg Dijual Rp55 Ribu

SIDOARJO, MDN | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai Rabu (17/9/2025) akan menggelar operasi pasar beras dalam rangka mendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari pemerintah pusat. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), sebanyak 3 ton beras SPHP akan disalurkan ke setiap desa dan kelurahan dengan harga subsidi Rp55 ribu per kemasan 5 kilogram.

Kegiatan ini akan berlangsung selama enam hari, dari 17 hingga 22 September 2025, termasuk akhir pekan. Setiap harinya, tim Disperindag akan menyambangi 24 titik penjualan di balai desa atau kelurahan, membawa 600 sak beras untuk dijual langsung kepada masyarakat mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyukseskan program ini. Ia meminta seluruh camat, kepala desa, dan perangkat kelurahan untuk aktif mendukung distribusi beras SPHP.

“Ini program nasional dari Presiden Pak Prabowo. Kalau pendistribusian beras ini selesai, saya yakin masyarakat Sidoarjo tidak akan kekurangan beras,” ujar Bupati Subandi dalam rapat virtual bersama jajaran pemerintah desa dan kecamatan, Selasa (16/9).

Sebagai bentuk partisipasi, ASN dan pegawai BUMD diwajibkan membeli beras SPHP dengan harga Rp60 ribu per sak, sebagai bagian dari upaya percepatan penyaluran.

Pemkab Sidoarjo menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 6.750 ton kepada masyarakat. Hingga saat ini, baru 1.592 ton yang terealisasi. Masih tersisa 5.158 ton yang siap didistribusikan. Untuk mempercepat penyaluran, Pemkab menggandeng Polresta Sidoarjo dan Kodim 0816 sebagai mitra distribusi.

Kepala Disperindag Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, meminta pemerintah desa dan kelurahan untuk menyiapkan lokasi penjualan dan menyosialisasikan jadwal kepada warga.

“Kami harap balai desa sudah siap untuk penataan dan penjualan beras. Target kami, beras habis terjual,” kata Widiyantoro, yang turut mendampingi Bupati dalam rapat koordinasi.

Ia juga mengimbau agar pihak kecamatan dan desa turut mengatur proses pembelian agar berjalan tertib dan tepat sasaran. [Swd]