GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila Lamongan Audiensi dengan Timdu, Tegaskan Penolakan terhadap Intimidasi dan Premanisme

LAMONGAN – MDN – Dua organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan, yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya dan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, menggelar audiensi bersama Tim Terpadu (Timdu) di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan, Senin (22/9/2025).

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, di antaranya Kasat Intel Polres Lamongan, Pasi Intel Kodim 0812, dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Lamongan. Pertemuan ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi sosial yang belakangan dinilai kurang kondusif.

Melalui juru bicara Yoyok Eko Prasetyo, Ketua DPC GRIB Jaya H. Mirza dan Ketua MPC Pemuda Pancasila H. David menyampaikan keprihatinan terhadap maraknya praktik intimidasi dan penyalahgunaan nama organisasi oleh oknum tertentu.

“Kami menolak segala bentuk provokasi, adu domba, dan penyebaran hoaks. Kami juga menentang tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum yang mencatut nama LSM atau Ormas demi kepentingan pribadi,” tegas Yoyok.

Ia menambahkan, fenomena penyimpangan tersebut berpotensi memecah belah masyarakat dan menciptakan keresahan. Oleh karena itu, kedua organisasi menyerukan pentingnya dialog dan musyawarah sebagai solusi menjaga kondusifitas daerah.

“Kami tidak bermaksud menghakimi pihak manapun, namun penyimpangan ini tidak bisa dibiarkan. Semua pihak harus mengedepankan etika dan semangat kebersamaan,” ujarnya di hadapan awak media.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Bakesbangpol Lamongan, Dianto Hari Wibowo, menyampaikan apresiasi atas komitmen GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila dalam menjaga stabilitas sosial. Ia menilai masukan dari kedua organisasi akan menjadi bahan evaluasi dalam pembinaan terhadap Ormas dan LSM di Lamongan.

“Banyak Ormas yang berkontribusi positif, namun kadang gaungnya kalah oleh ulah oknum. Kami berharap GRIB dan PP terus menguatkan koordinasi internal agar semangat menjaga keamanan bisa dirasakan hingga ke tingkat bawah,” kata Dianto.

Ia menegaskan bahwa Bakesbangpol akan terus melakukan pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan oleh organisasi kemasyarakatan. Hasil evaluasi akan dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati Lamongan, Gubernur Jawa Timur, hingga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

“Pembinaan terhadap Ormas dan LSM harus berjalan sesuai aturan. Kami ingin memastikan kewenangan mereka tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menjaga persatuan, keamanan, dan ketentraman sosial di Kabupaten Lamongan. [NH]