TUBAN – MDN | Sejak rampung direvitalisasi, Alun-Alun Tuban menjelma menjadi magnet wisata baru di jantung kota. Setiap hari, ruang terbuka hijau ini dipadati warga lokal maupun wisatawan luar daerah yang datang untuk berolahraga, bersantai bersama keluarga, hingga berswafoto di tengah suasana yang kini lebih tertata.
Menanggapi lonjakan kunjungan tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE., menekankan pentingnya pengelolaan yang bijak dan inklusif terhadap fasilitas publik. Menurutnya, penataan yang baik akan menciptakan pengalaman positif bagi pengunjung dan mendorong mereka untuk kembali berwisata ke Tuban. “Dampaknya akan terasa pada sektor ekonomi masyarakat,” ujar Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, usai menghadiri rapat paripurna, Jumat (17/10).
Mas Lindra menegaskan bahwa ruang publik seperti Alun-Alun bukan milik satu golongan, melainkan hak bersama seluruh warga. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk saling menghargai dan memahami aspirasi masyarakat, termasuk para pedagang kaki lima (PKL) dan wisatawan.
Untuk menjaga kenyamanan bersama, Pemkab Tuban telah menetapkan sejumlah regulasi yang bertujuan melindungi kepentingan semua pihak. “Kita harus bisa menghormati dan mematuhi aturan yang ada,” tegasnya.
Dalam hal penataan PKL, Pemkab Tuban mengedepankan pendekatan humanis. Sosialisasi dilakukan secara berkala, dan penegakan aturan didahului dengan pembinaan serta pendampingan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Langkah preventif menjadi prioritas dibandingkan tindakan penertiban.
Tak hanya itu, Pemkab juga mendorong peningkatan kualitas produk PKL melalui pelatihan yang mencakup pengembangan variasi, kemasan, dan daya saing. “Kami berharap produk PKL bisa semakin baik dan mampu bersaing,” tambah Mas Lindra.
Dengan semangat kolaborasi dan pendekatan inklusif, Pemkab Tuban berupaya menjadikan Alun-Alun sebagai ruang publik yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat. [J2]
