FGD Penanggulangan Kemiskinan Digelar, Pemkab Tuban Fokus Validasi Data dan Intervensi Terpadu

TUBAN – DN | Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A serta PMD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah strategis dalam percepatan penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini berlangsung di aula Dinsos P3A serta PMD, Senin (20/10/2025), dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono, perwakilan Dinsos Provinsi Jawa Timur Bidang Linjamsos, Bakorwil II Bojonegoro, serta sejumlah instansi terkait seperti Disnakerin dan Diskopumdag Tuban.

Dalam sambutannya, Wabup Joko Sarwono menegaskan bahwa FGD ini merupakan forum komunikasi lintas sektor yang bertujuan menyinergikan berbagai program dan kegiatan intervensi kemiskinan di Kabupaten Tuban. “Kegiatan ini harus rutin dan tajam. Tidak cukup hanya diskusi, tapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan,” tegasnya.

Wabup Joko menyebutkan tiga fokus utama intervensi yang akan dilakukan pemerintah daerah:

1. Validasi Data DTSEN – memastikan data terpadu sosial ekonomi nasional benar-benar akurat dan autentik.
2. Program Peningkatan Pendapatan – mendorong kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Program Penurunan Beban Ekonomi – melalui bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran.

“Ketiga hal ini akan menjadi titik tekan dalam mengintervensi kantong-kantong kemiskinan di Tuban,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3A serta PMD Tuban, Sugeng Purnomo, menambahkan bahwa kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan sinergi dengan pemerintah provinsi menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. “Tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus saling mengisi dan memperkuat. Dinsos sendiri telah menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti BLT, bantuan nontunai, DBHCHT, hingga bantuan untuk penyandang disabilitas,” jelasnya.

Sugeng juga menegaskan bahwa sasaran utama dari program-program tersebut adalah masyarakat yang benar-benar masuk kategori miskin, sesuai dengan data yang telah diverifikasi.

FGD ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Tuban untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan penurunan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis data dan intervensi terarah, diharapkan program-program pemerintah dapat lebih efektif menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Langkah ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menekankan pentingnya integrasi data dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan secara nasional. [J2]