SIDOARJO – MDN | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan angka stunting melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk bekerja secara sinergis dan terpadu dalam menangani akar persoalan stunting yang masih menjadi tantangan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Fenny saat membuka rapat koordinasi rembuk stunting yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (23/10/2025). Ia mengungkapkan bahwa meskipun angka stunting di Sidoarjo sempat menurun dari 16,1 persen menjadi 8,4 persen, data terbaru menunjukkan kenaikan kembali menjadi 10,6 persen.
“Ini menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih keras. Penurunan stunting bukan hanya soal angka, tetapi tentang masa depan generasi kita,” ujar Fenny.
Ia menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, sinkronisasi data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan tim lapangan harus diperkuat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
“Data yang akurat adalah fondasi dari kebijakan yang efektif. Kami harap seluruh pihak memastikan integrasi data berjalan optimal,” tambahnya.
Fenny juga mengaitkan isu stunting dengan peningkatan Human Capital Index (HCI), yang menjadi indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menyebut bahwa penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas yang sehat dan produktif.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menyampaikan bahwa kegiatan rembuk stunting merupakan agenda tahunan sebagai bentuk evaluasi dan penguatan strategi.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat,” jelas Heni.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan holistik yang menyentuh akar masalah, seperti pola asuh, akses layanan kesehatan, sanitasi, dan pemenuhan gizi.
“Permasalahan stunting harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Koordinasi dan kolaborasi adalah kunci agar program pencegahan berjalan efektif hingga ke tingkat desa,” imbuhnya.
Heni juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan intervensi dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal.
“Mari kita bersama-sama mengejar target penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” tutupnya. [Swd]
Regulasi Terkait:
