IKN – MDN | Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Utara kembali menunjukkan peran aktifnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Dalam Rapat Regional KAHMI se-Kalimantan, NTT, NTB, dan Bali yang digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur, Sabtu (9/11/2025), KAHMI Kalimantan Utara menyuarakan sejumlah isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan dan kawasan industri.
Koordinator Majelis Daerah (MD) KAHMI Bulungan, Aryono Putra, S.H., M.H., mewakili Majelis Wilayah (MW) KAHMI Kalimantan Utara, menyampaikan berbagai persoalan pembangunan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat lokal. Salah satu sorotan utama adalah dampak sosial dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Bulungan, khususnya aktivitas PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI).
“Konflik agraria di Desa Mangkupadi, Tanah Kuning, dan Kampung Baru telah menyebabkan penggusuran sepihak. Banyak petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian,” tegas Aryono.
Selain persoalan lahan, Aryono juga menyoroti ketimpangan dalam perekrutan tenaga kerja. Ia menyebut bahwa proyek industri besar justru lebih banyak menyerap tenaga kerja asing bergaji tinggi, sementara masyarakat lokal tidak mendapatkan akses kerja yang layak.
“Maraknya tempat hiburan malam, peredaran narkoba, dan lemahnya pengawasan sosial di sekitar kawasan industri menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani,” ujarnya.
KAHMI juga mendesak penanganan khusus bagi masyarakat terdampak pembangunan PLTA Kayan, serta percepatan realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, yang telah tertunda sejak 2012.
Dalam forum tersebut, KAHMI turut mengangkat isu strategis dari Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Aryono menekankan pentingnya pemekaran Pulau Sebatik serta pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kabupaten Krayan sebagai langkah percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik.
“Pemekaran bukan sekadar urusan administrasi, tapi bagian dari strategi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk Kabupaten Malinau, KAHMI meminta perhatian serius terhadap konflik lahan masyarakat adat yang terdampak proyek PLTA Mentarang. Mereka menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan penghormatan terhadap kearifan lokal.
Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, KAHMI Kalimantan Utara kini tengah membangun Sekretariat Bersama melalui Yayasan Baloi Amal Insani. Sekretariat ini akan menjadi pusat kaderisasi generasi muda Islam di Kalimantan Utara, berlokasi di atas lahan wakaf seluas 15 x 30 meter dari Kanda Asnawi Arbain, M.Hum., di Tanjung Selor.
Fasilitas ini akan digunakan bersama oleh HMI Cabang Tanjung Selor, Kohati, MD KAHMI Bulungan, Forhati Bulungan, MW KAHMI Kaltara, dan Forhati Kaltara. “Alhamdulillah, seluruh proses legal formal yayasan sudah selesai. Ini akan menjadi pusat konsolidasi gerakan intelektual Islam di Kaltara,” ujar Aryono.
Di akhir penyampaiannya, Aryono menegaskan bahwa KAHMI Kalimantan Utara akan terus menjadi mitra kritis pemerintah, mengawal kebijakan publik agar pembangunan nasional benar-benar berpihak pada rakyat.
“KAHMI tidak hanya bicara investasi, tapi juga memastikan bahwa pembangunan menyentuh kesejahteraan masyarakat lokal. Kami akan terus bersuara demi keadilan sosial di Kalimantan Utara,” pungkasnya. [MT]
