TAKALAR – MDN | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar mencatat realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 sebesar Rp311,1 miliar atau 93,54 persen dari total anggaran Rp332,6 miliar. Salah satu komponen terbesar adalah belanja iuran jaminan/asuransi kesehatan yang dialokasikan Rp27,7 miliar dengan realisasi Rp27,5 miliar atau 99,31 persen.
Belanja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya untuk peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III. Skema ini mencakup iuran mandiri serta bantuan iuran yang menutup selisih pembayaran peserta, dengan dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui BPJS Kesehatan.
Namun, hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja iuran tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan. Temuan ini memperkuat catatan sebelumnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Takalar tahun 2022 dan 2023, yang juga menyoroti masalah pembayaran iuran JKN kelas III.
Berdasarkan pemadanan data antara tagihan BPJS Kesehatan dan data kependudukan Ditjen Dukcapil, ditemukan sejumlah permasalahan:
- 1.800 peserta telah meninggal dunia namun tetap dibayarkan iuran sebesar Rp68,04 juta.
- 58.926 peserta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid tetap menerima pembayaran iuran sebesar Rp2,29 miliar.
- Total peserta yang ditagihkan sepanjang 2024 mencapai 745.916 jiwa.
Temuan ini menegaskan perlunya penguatan verifikasi data kependudukan dalam pelaksanaan program JKN di daerah. Ketidaksesuaian data tidak hanya berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, tetapi juga mengurangi efektivitas program jaminan kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. [J2]
