SIDOARJO | MDN – Di tengah derasnya hujan dan rapuhnya dinding rumah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan persoalan hunian tidak layak. Empat rumah di tiga kecamatan menjadi sasaran perbaikan terbaru dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Bupati H. Subandi.
Inspeksi mendadak yang dilakukan Subandi pada Minggu (11/1/2026) bukan sekadar kunjungan, tetapi bentuk nyata dari kepemimpinan yang menyentuh akar persoalan. “Januari ini saja sudah ada 10 RTLH yang kami perbaiki. Hari ini saya cek lagi empat rumah untuk segera dieksekusi,” tegasnya.
Salah satu rumah yang dikunjungi berada di Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu. Milik Siswanto, rumah tersebut mengalami kerusakan parah: atap ruang tamu jebol, lantai lebih rendah dari jalan, dan kamar mandi tak layak pakai.
“Perbaikannya meliputi atap, peninggian lantai agar tidak banjir, dan kamar mandi juga akan kita perbaiki,” ujar Subandi.
Di Tropodo, Kecamatan Krian, rumah Nurcholis (58) menjadi saksi bisu usia bangunan yang tak pernah tersentuh renovasi sejak 1977. “Saya terpaksa tidur di ruang tamu karena hanya itu bagian yang masih bisa ditempati,” ungkapnya.
Bagi Makrifa, istri Siswanto, bantuan ini bukan sekadar renovasi, tetapi harapan baru. “Mboten wonten arto, suami kerja cleaning service. Saya hanya ingin anak saya tidak kehujanan lagi,” ucapnya dengan mata berkaca.
Cerita-cerita seperti ini menjadi pengingat bahwa di balik angka statistik RTLH, ada wajah-wajah yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.
Program bedah rumah ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo dan Baznas Sidoarjo. Wakil Ketua 4 Baznas, Ilhamuddin, turut mendampingi Bupati dalam sidak. Subandi meminta pengerjaan dilakukan secepat mungkin. “Saya minta diusahakan bulan ini ya, karena atapnya sudah tidak ada. Kasihan warga kalau hujan,” tegasnya.
Selain perbaikan fisik, bantuan beras juga disalurkan kepada warga kurang mampu di sekitar lokasi.
Program RTLH bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi instrumen keadilan sosial. Di tengah urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, masih banyak warga yang tinggal di hunian yang membahayakan keselamatan.
Langkah Pemkab Sidoarjo ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus menyentuh kebutuhan dasar: tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak.
Namun tantangannya tetap besar: bagaimana memastikan program ini berkelanjutan, tepat sasaran, dan tidak berhenti pada seremoni?
Empat rumah yang diperbaiki bulan ini mungkin hanya sebagian kecil dari ribuan RTLH di Sidoarjo. Tapi bagi Siswanto, Nurcholis, dan Makrifa, itu adalah titik balik.
Ketika pemerintah hadir bukan hanya dengan anggaran, tetapi dengan empati dan kecepatan, maka genteng yang bocor bisa berubah menjadi martabat yang dipulihkan. [SWD]
