LAMONGAN | MDN – Luapan Sungai Bengawan Jero kembali menorehkan luka bagi warga Lamongan. Hingga Sabtu (10/01/2026), banjir meluas ke lima kecamatan dan merendam sedikitnya 27 desa. Ribuan rumah dan tambak tenggelam, meninggalkan kerugian besar yang diperkirakan mencapai Rp4 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Lamongan, M. Naim, menyebut sekitar 1.840 rumah warga terendam. Kecamatan Deket, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah menjadi wilayah dengan dampak terparah. “Tambak dan sawah yang tenggelam mencapai 12.000 hektar,” ujarnya saat meninjau Desa Laladan, Kecamatan Deket.
Bagi masyarakat pesisir Bengawan Jero, banjir bukan sekadar bencana musiman, melainkan ancaman terhadap sumber penghidupan. Ribuan hektar tambak yang rusak berarti hilangnya mata pencaharian bagi petani ikan dan udang, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
BPBD bersama instansi terkait berupaya meminimalisir dampak dengan mengoptimalkan pompa air di titik-titik rawan, seperti Melik dan Kuro. Namun, tantangan utama muncul dari kondisi elevasi air. “Permukaan air Bengawan Jero lebih tinggi dibandingkan Kali Blawi, sehingga pintu air Kuro harus ditutup. Ini menghambat pembuangan air dari pemukiman,” jelas Naim.
Kondisi ini menunjukkan kompleksitas teknis dalam mengendalikan banjir di Bengawan Jero. Infrastruktur pengendali air yang ada belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan hidrologi kawasan, terutama ketika curah hujan tinggi bertemu dengan aliran sungai besar seperti Bengawan Solo.
Selain kerugian materiil, banjir juga membawa risiko kesehatan. Air yang menggenang berhari-hari berpotensi memicu penyakit kulit, diare, hingga infeksi saluran pernapasan. BPBD Lamongan bersama Dinas Kesehatan telah mendirikan posko kesehatan gratis di setiap balai desa terdampak. “Warga yang merasakan keluhan bisa langsung mendatangi posko untuk mendapatkan penanganan,” tegas Naim.
Langkah ini penting, mengingat banjir seringkali memperburuk kerentanan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Banjir Bengawan Jero bukan fenomena baru. Setiap tahun, warga di kawasan ini menghadapi ancaman serupa. Pertanyaannya: sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sistem mitigasi yang berkelanjutan?
Kelembagaan BPBD dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Namun, publik menuntut lebih dari sekadar respons darurat. Mereka berharap ada strategi jangka panjang berupa:
- Normalisasi aliran sungai dan perbaikan pintu air.
- Pembangunan tanggul dan sistem polder di kawasan rawan.
- Edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan banjir.
- Skema kompensasi ekonomi bagi petani tambak yang kehilangan mata pencaharian.
Luapan Bengawan Jero kali ini kembali menegaskan bahwa banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan solusi kelembagaan. Ribuan rumah dan tambak yang tenggelam adalah alarm keras bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian banjir.
Publik menunggu langkah nyata: bukan hanya pompa air dan posko kesehatan, tetapi kebijakan jangka panjang yang mampu mengembalikan rasa aman dan keberlanjutan hidup warga Lamongan. [NH]
