LAMONGAN | MDN – Luapan Bengawan Jero kembali menenggelamkan kehidupan warga Lamongan. Hingga Sabtu (10/01/2026), banjir merendam 27 desa di lima kecamatan: Deket, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah. Sekitar 1.840 rumah terendam, sementara 12.000 hektar tambak dan sawah rusak. Kerugian sementara ditaksir mencapai Rp4 miliar.
Bagi warga Bengawan Jero, banjir bukan sekadar bencana tahunan, melainkan siklus trauma yang terus berulang. Ribuan petani tambak kehilangan mata pencaharian, anak-anak terpaksa belajar di rumah yang tergenang, dan lansia harus bertahan di posko darurat.
“Setiap tahun kami menghadapi hal yang sama. Tambak rusak, rumah terendam, dan tidak ada kepastian kapan masalah ini benar-benar selesai,” keluh seorang warga Desa Laladan.
Plt Kepala BPBD Lamongan, M. Naim, menjelaskan bahwa pompa air di titik-titik rawan seperti Melik dan Kuro sudah diaktifkan maksimal. Namun, elevasi air Bengawan Jero yang lebih tinggi dari Kali Blawi membuat pintu air Kuro harus ditutup. Akibatnya, air tidak bisa dibuang ke sungai utama.
Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan Bengawan Jero bukan sekadar curah hujan tinggi, melainkan keterbatasan infrastruktur pengendali banjir. Sistem pintu air, tanggul, dan polder yang ada belum mampu menjawab kompleksitas hidrologi kawasan.
Selain kerugian ekonomi, banjir membawa risiko kesehatan. Air yang menggenang berhari-hari memicu penyakit kulit, diare, hingga ISPA. BPBD bersama Dinas Kesehatan telah mendirikan posko kesehatan gratis di balai desa terdampak. Namun, keterbatasan tenaga medis dan akses transportasi membuat layanan belum merata.
Di sisi lain, solidaritas warga menjadi modal sosial yang nyata. Gotong royong membersihkan rumah, berbagi makanan, dan menjaga anak-anak di posko darurat menunjukkan bahwa masyarakat masih bertahan dengan kekuatan kolektif.
Banjir Bengawan Jero adalah alarm lama yang terus berbunyi. Pertanyaannya: mengapa hingga kini belum ada solusi permanen? Publik menuntut lebih dari sekadar respons darurat. Mereka menginginkan:
- Normalisasi aliran sungai dan perbaikan pintu air.
- Pembangunan tanggul dan sistem polder yang berkelanjutan.
- Skema kompensasi ekonomi bagi petani tambak yang kehilangan mata pencaharian.
- Edukasi kesiapsiagaan banjir agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.
Luapan Bengawan Jero kali ini kembali menegaskan bahwa banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan keberanian politik dan konsistensi kebijakan. Ribuan rumah dan tambak yang tenggelam adalah simbol rapuhnya sistem pengendalian banjir di Lamongan.
Publik menunggu bukti, bukan janji. Apakah Bengawan Jero akan terus menjadi luka tahunan, atau akhirnya ditangani sebagai prioritas pembangunan jangka panjang? [NH/J2]
