TAKALAR | MDN – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal seperti petani dan nelayan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman No. 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/01/2026).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sangat terjangkau, sehingga tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak ikut dalam program perlindungan tersebut.
“Iurannya itu sangat murah, hanya Rp16.800 per bulan,” ujar Firdaus Daeng Manye.
Ia kemudian menguraikan perhitungan sederhana untuk menunjukkan kecilnya biaya iuran tersebut.
“Kalau Rp16.800 itu kita bagi 30 hari, tidak sampai Rp600 per hari,” jelasnya.
Dengan nada tegas, Bupati mempertanyakan komitmen masyarakat terhadap perlindungan diri sendiri.
“Masak kita tidak bisa sisihkan Rp600 sehari untuk perlindungan diri kita?” tegasnya di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, petani dan nelayan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap risiko kecelakaan kerja karena aktivitas mereka sangat bergantung pada kondisi alam, sementara secara ekonomi sebagian besar masih berada pada kategori menengah ke bawah.
“Kalau masyarakat kita, petani kita, nelayan kita, yang mungkin secara ekonomi pas-pasan kemudian mengalami musibah, siapa yang mau tanggung?” ungkapnya.
Bupati menekankan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan perlindungan nyata yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh santunan sekitar Rp42 juta apabila meninggal dunia akibat risiko kerja.
“Ini bukan sekadar angka, tapi bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya,” pungkas Firdaus Daeng Manye. [D’Kawang]
