LAMONGAN | MDN – Ratusan warga Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, turun ke jalan pada Senin (26/1) siang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Balai Desa setempat, menuntut keterbukaan pengelolaan Dana Desa (DD) yang dianggap tidak transparan di bawah kepemimpinan kepala desa.
Gelombang protes ini muncul setelah masyarakat menilai laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Sejumlah warga menyebut, penggunaan anggaran desa untuk pembangunan maupun program pemberdayaan tidak sesuai dengan yang dilaporkan.
“Warga hanya ingin tahu kejelasan. Dana Desa itu milik masyarakat, jadi harus jelas penggunaannya,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi dimulai di Balai Desa Blawirejo dengan orasi bergantian dari perwakilan warga. Mereka menuntut kepala desa memberikan penjelasan terbuka mengenai alokasi anggaran. Tidak puas hanya di balai desa, massa kemudian bergerak menuju rumah kepala desa. Namun, upaya warga untuk bertemu langsung tidak membuahkan hasil karena yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Dalam aksinya, warga menekankan tiga poin utama:
- Transparansi laporan penggunaan Dana Desa.
- Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.
- Komitmen pemerintah desa untuk memperbaiki komunikasi dengan warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa terkait tuntutan warga. Situasi di lokasi aksi berlangsung tertib, meski sempat memanas ketika massa tidak menemukan kepala desa di rumahnya. Aparat keamanan setempat turut berjaga untuk memastikan aksi berjalan damai.
Dana Desa merupakan program pemerintah pusat yang digelontorkan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu krusial agar dana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kasus di Blawirejo menambah daftar panjang desa-desa yang menghadapi persoalan serupa, di mana warga menuntut keterbukaan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. [NH]
