LEBAK | MDN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten kembali menuai kritik. Anggota DPRD Banten, Musa Weliansyah, menilai pelaksanaan program tersebut sarat kejanggalan, baik dari kualitas menu maupun pola distribusi.
Dalam keterangannya, Musa mengungkapkan temuan langsung di lapangan saat Ramadan. Ia menyebut sejumlah makanan yang disalurkan dapur SPPG kepada siswa dan ibu hamil tidak layak konsumsi.
“Kami mendapati buah yang sudah busuk, kurma berjamur, hingga menu yang asal-asalan. Program ini seharusnya meningkatkan gizi, bukan malah membahayakan kesehatan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Musa juga menyoroti sistem distribusi yang dianggap tidak masuk akal. Menurutnya, dapur SPPG membagikan jatah makanan sekaligus untuk tiga hari.
“Jika biaya operasional dihitung harian, lalu makanan dirapel untuk tiga hari, ke mana anggaran dua hari sisanya? Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi berpotensi merugikan negara,” tegasnya.
Politisi tersebut menilai lemahnya pengawasan membuka peluang praktik koruptif. Ia bahkan menduga adanya mark-up harga sekitar Rp2.000 per siswa dibanding harga pasar.
“Menu roti dan kue kering yang kualitasnya setara produk warung kelontong dipatok dengan harga jauh lebih tinggi. Ini jelas pemborosan anggaran,” kata Musa.
Selain penyelenggara, Musa juga mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) yang dianggap terlalu fokus pada laporan formal tanpa memantau kondisi riil di lapangan.
“BGN jangan hanya bicara di media. Mereka harus turun langsung, membina dan mengawasi dapur penyedia. Aparat terkait wajib berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat, bukan sekadar bisnis,” tandasnya. [KJI]
